topmetro.news, Medan – Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi dan kehadiran seluruh unsur hingga ke tingkat desa agar potensi kejahatan tersebut dapat dideteksi sejak dini.
Semangat itulah yang menjadi bagian dari penguatan program Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara.
Melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Ballroom JW Marriott Medan, Rabu (20/8/2026), Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BP3MI Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, dan Kodam I/Bukit Barisan.
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara petugas Imigrasi dengan unsur TNI, Polri, serta instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kepala BP3MI Sumut Kombes Pol Budi Novijanto SH menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat mengenai migrasi yang aman dan prosedural.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, namun belum sepenuhnya memahami prosedur resmi dan risiko yang dapat muncul apabila memilih jalur nonprosedural.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mencegah calon pekerja migran terjerat praktik perdagangan orang maupun tindak pidana penempatan pekerja migran.
Sementara itu, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam I/BB Letkol Inf Restu Petrus Simbolon SIP MIP menyambut baik Program PIMPASA yang dinilai dapat memperkuat pengawasan berbasis kewilayahan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi dan kerja sama dengan unsur yang telah lebih dahulu bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Masyarakat merupakan mata dan telinga kita di lapangan. Karena itu, komunikasi dan sinergi di tingkat bawah menjadi sangat penting untuk mendeteksi setiap potensi persoalan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kasubdit Bhabinkamtibmas Dit Binmas Polda Sumut AKBP Dorma Purba. Ia mendorong agar PIMPASA aktif membangun koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di wilayah masing-masing.
Dengan keberadaan 1.443 Bhabinkamtibmas yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Utara, jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam memperluas komunikasi, penyuluhan, dan deteksi dini terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Sementara Koordinator Fungsi Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa Direktorat Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi Iman Syafrizal, menjelaskan bahwa kehadiran PIMPASA merupakan bentuk perubahan pendekatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian.
Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak dikenal melalui penindakan terhadap pelanggaran, kini Imigrasi juga memperkuat langkah preemtif dan preventif dengan hadir langsung di tengah masyarakat.
Melalui PIMPASA, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai aturan keimigrasian, migrasi aman, hingga berbagai modus kejahatan yang berpotensi merugikan mereka.
Selain memberikan edukasi, program tersebut juga membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan Imigrasi sehingga berbagai informasi maupun potensi kerawanan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
Kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab itu menjadi bagian dari komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dengan sinergi antara Imigrasi, BP3MI, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, keberadaan PIMPASA diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam mencegah TPPO dan berbagai kerawanan keimigrasian hingga ke tingkat desa.
Upaya tersebut juga sejalan dengan implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta visi ‘Imigrasi untuk Rakyat’ yang terus didorong Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.
reporter | Thamrin Samosir
