topmetro.news, Langkat – Kondisi infrastruktur jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali dikeluhkan masyarakat. Kerusakan jalan dan belum terealisasinya pembangunan sejumlah jembatan dinilai telah menghambat aktivitas warga, terutama petani, sekaligus berdampak terhadap sektor pariwisata.
Tokoh masyarakat Desa Sei Musam, Bob Haranta Perangin-angin, mengatakan masyarakat hingga kini masih menunggu realisasi perbaikan jalan dan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama pihak terkait.
Menurut Bob, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Desa Sei Musam, masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa perbaikan melalui program perkuatan jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan akan direncanakan pada 2027. Alasannya, anggaran untuk tahun 2026 disebut telah habis.
“Waktu pertemuan di Desa Mei Musam, Pak Bobi Nasution menyampaikan akan ada perkuatan untuk jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan pada tahun 2027, karena anggaran 2026 ini sudah habis,” ujar Bob saat ditemui, Sabtu (5/9/2026).
Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa rencana tersebut akan diteruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini masyarakat mengaku belum melihat adanya tindak lanjut konkret di lapangan.
“Katanya akan disampaikan kepada gubernur, kepada Ibu Tiorita selaku Wakil Bupati Langkat saat itu. Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya belum ada,” katanya.
Bob menuturkan, kondisi jalan saat ini semakin memprihatinkan. Sejumlah titik mengalami kerusakan parah, bahkan terdapat bagian badan jalan yang runtuh.
Ia juga menyebut sebuah mobil sempat terjatuh di kawasan Desa Sei Musam. Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas.
“Sekarang kondisi jalannya sangat rusak. Ada mobil yang jatuh di Desa Sei Musam. Di depan rumah saya sendiri, badan jalannya sudah runtuh,” ungkapnya.
Menurut Bob, pihak terkait sebelumnya juga telah turun meninjau lokasi, termasuk titik jembatan sementara atau jalur alternatif di kawasan Simpang 2 yang mengalami persoalan.
Namun, masyarakat mempertanyakan mengapa pembangunan jembatan baru yang sebelumnya dikerjakan hingga kini belum juga selesai.
Bob mengatakan, sebenarnya terdapat jembatan lama yang menurut masyarakat masih cukup kuat untuk digunakan. Namun, jembatan tersebut mengalami kerusakan setelah adanya pekerjaan pembangunan jembatan baru.
“Jembatan yang lama itu sebenarnya masih kuat. Tapi waktu pembangunan jembatan baru, jembatan lama itu dirusak oleh pihak provinsi, yakni oleh Dinas PU,” ujarnya.
Karena pembangunan jembatan baru belum juga selesai, masyarakat berharap pemerintah dapat mencari solusi sementara. Bahkan, menurut Bob, jika pemerintah provinsi belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan baru, masyarakat siap memperbaiki jembatan lama agar akses warga kembali normal.
“Kalau memang provinsi belum mampu membangun yang baru, kami berharap jembatan lama itu bisa diperbaiki. Yang penting masyarakat punya akses untuk lewat,” katanya.
Kerusakan jalan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Bob menjelaskan, mayoritas masyarakat di kawasan tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan pengangkut hasil panen kesulitan keluar-masuk.
“Mayoritas masyarakat di sini petani sawit. Kalau jalan rusak seperti ini, bagaimana kami mau mengeluarkan hasil panen?” ucapnya.
Ia menyebut kejadian mobil pengangkut sawit yang terjatuh baru-baru ini menjadi gambaran nyata betapa berbahayanya kondisi jalur tersebut.
“Baru-baru ini ada mobil pengangkut sawit yang jatuh. Ini bukan lagi sekadar mengganggu, tetapi sudah membahayakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kerusakan jalan juga membuat biaya dan waktu pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih besar. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, masyarakat khawatir aktivitas ekonomi di desa-desa yang berada di sepanjang jalur Bulangta semakin terhambat.
Selain berdampak terhadap masyarakat dan petani, Bob menilai kerusakan jalur Bulangta juga berpotensi mencoreng wajah pariwisata Kabupaten Langkat.
Jalur tersebut merupakan salah satu akses yang menghubungkan kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. Kedua kawasan tersebut dikenal sebagai tujuan wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
Bob mengatakan, periode kunjungan wisatawan biasanya meningkat pada sekitar Juli hingga November. Karena itu, kondisi jalan yang rusak dinilai sangat memprihatinkan.
“Ini kan jalur wisata menuju Bukit Lawang dan Tangkahan. Wisatawan mancanegara banyak datang, terutama sekitar Juli sampai November,” ujarnya.
Ia mengaku prihatin apabila wisatawan yang datang justru harus melewati jalan dengan kondisi rusak parah.
“Terus terang kami malu. Wisatawan datang ke sini, tapi melihat kondisi jalan seperti ini. Ini bisa merusak citra pariwisata kita,” katanya.
Bob berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan jalan Bulangta sebagai masalah infrastruktur biasa. Menurutnya, akses tersebut berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata di kawasan tersebut.
Bob juga menyoroti aktivitas pengukuran lokasi jembatan yang menurutnya sudah beberapa kali dilakukan. Namun, masyarakat belum melihat adanya pembangunan fisik sebagai tindak lanjut.
“Tim ukur jembatan sudah berkali-kali datang. Diukur lagi, diukur lagi. Tapi kapan dibangunnya?” katanya.
Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pengukuran atau rencana. “Yang kami tunggu itu bukan lagi pengukuran. Kami ingin ada pekerjaan nyata. Kalau memang mau dibangun, ya dibangun,” tegasnya.
Bob menambahkan, masyarakat sebenarnya tidak ingin mempersoalkan siapa yang membuat janji atau dari pihak mana pernyataan tersebut disampaikan. Yang terpenting bagi warga adalah adanya penyelesaian terhadap persoalan yang sudah berlangsung.
Dalam diskusi dengan masyarakat, juga muncul sejumlah nama dusun yang disebut berkaitan dengan rencana penanganan infrastruktur, yakni Dusun Batu Sembah 2, Dusun Namo Kedai 1, Dusun Ujung Juhar 1, Dusun Kuala Kerapu 1, Dusun Bandar Tengah, hingga kawasan Simpang 2.
Menurut keterangan yang berkembang, penanganan tersebut diharapkan dapat dilakukan sekaligus sehingga persoalan akses di sejumlah dusun tidak terjadi secara terpisah.
Namun, Bob menegaskan dirinya tidak berada pada posisi membela pihak tertentu. Ia mengatakan masyarakat hanya menyampaikan apa yang mereka rasakan dan melihat kondisi yang terjadi di lapangan. “Kami tidak berpihak kepada Pak Bobi. Kami hanya menyampaikan kondisi yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia bahkan menyinggung unggahan di media sosial miliknya yang sempat viral terkait kondisi jalan sebagai bentuk bahwa dirinya memang menyuarakan persoalan masyarakat. “Kalau kami berpihak, tidak mungkin kami mengangkat persoalan jalan ini sampai viral di TikTok. Kami tetap mempertanyakan setiap persoalan, mau suka atau tidak suka,” ujarnya.
Bob juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menerima janji secara langsung dari Pak Bobi. “Kalau secara pribadi, Pak Bobi tidak pernah berjanji langsung kepada saya. Kami pernah bicara empat mata dan kami hanya mendesak supaya pekerjaan ini segera diselesaikan,” katanya.
Masyarakat kini berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan menangani infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.
Bob mengatakan masyarakat sudah cukup lama menunggu dan mulai merasa kecewa karena kondisi jalan semakin rusak sementara pembangunan yang dinantikan belum juga terealisasi. “Kalau bulan ini tidak ada juga tindak lanjut, masyarakat sudah berencana melakukan aksi,” katanya.
Aksi tersebut, lanjut Bob, rencananya akan diarahkan ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Binjai sebagai bentuk desakan agar persoalan jalan dan jembatan di kawasan Bulangta segera mendapat perhatian.
“Kami sebenarnya tidak ingin demo. Kami maunya jalan ini diperbaiki. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut, masyarakat sudah sangat kesal. Jangan sampai masyarakat turun ke kantor PU di Binjai,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak menunggu hingga masyarakat melakukan aksi terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dapat segera diselesaikan mengingat jalur Bulangta memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekaligus menjadi akses menuju kawasan wisata unggulan Langkat.
“Kami hanya meminta pemerintah serius. Jangan hanya datang mengukur, setelah itu tidak ada pekerjaan. Masyarakat butuh jalan yang layak, petani butuh akses untuk mengeluarkan hasil panen, dan wisatawan juga butuh akses yang aman,” pungkas Bob.
Penulis Erris
