topmetro.news, Medan – Anggota Komisi III DPRD Medan Godfried Effendy Lubis, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan hingga triwulan III 2026.
Ia menduga keterbatasan kas Pemerintah Kota Medan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) belum terlaksana secara optimal.
Godfried mengatakan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemko Medan hingga September 2026 disebut baru mencapai sekitar 30 persen dari total alokasi.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen. Apalagi, sumber PAD dari OPD Pemko Medan yang mungkin belum terkumpul,” ujar Godfried, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Godfried setelah mengikuti rapat evaluasi serapan anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan di Komisi III DPRD Medan sehari sebelumnya.
Menurut Godfried, dari total DBH sebesar Rp310 miliar, Pemko Medan hingga September 2026 baru menerima sekitar 30 persen atau Rp90 miliar.
Ia menduga keterlambatan penerimaan DBH dan belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat memengaruhi kemampuan Pemko Medan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.
“Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macet terkumpul. Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pun akan besar nantinya,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Selain menyoroti serapan anggaran, Godfried juga mengkritik pengelolaan sektor pariwisata di Kota Medan yang dinilainya belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ia menilai, sejumlah program Dinas Pariwisata perlu dievaluasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak terhadap pengembangan destinasi wisata dan peningkatan kunjungan wisatawan.
Salah satu yang disorot adalah pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan. Menurut dia, kawasan tersebut memiliki potensi besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
Godfried mencontohkan kondisi Gedung Warenhuis yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari destinasi wisata sejarah Kota Medan.
“Sudah habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata di sana. Tengok saja Gedung Warenhuis hanya menjadi gudang,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan data jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan pada 2026 yang disebutnya baru mencapai sekitar 400 orang hingga saat ini.
Menurut Godfried, Dinas Pariwisata perlu memperkuat promosi dan menghadirkan inovasi untuk mengembangkan destinasi wisata unggulan, termasuk wisata kuliner yang selama ini menjadi salah satu daya tarik Kota Medan.
“Kota Medan hanya terkenal Bika Ambon, Bolu Meranti, dan durian. Namun, kita lihat saja, mana ada promosi barang tersebut. Tidak ada kita lihat promosi di reklame maupun billboard,” katanya.
Godfried berharap Dinas Pariwisata dapat menyusun program promosi yang lebih efektif dan mengembangkan destinasi wisata yang beragam agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan ketika berkunjung ke Kota Medan.
Ia juga meminta agar identitas Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli tetap dipertahankan melalui pelestarian ornamen budaya Melayu pada bangunan, khususnya gedung milik pemerintah, serta gapura di pintu masuk kota.
“Ornamen Melayu harus tetap terlihat sebagai ciri khas, terutama di bangunan milik pemerintah serta gapura pintu masuk ke Kota Medan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah dugaan bahwa kas Pemko Medan dalam kondisi kosong.
“Saat ini kas Pemko aman. Justru pada rapat kemarin, kami meminta agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan,” kata Suluh saat dikonfirmasi PosRoha.com.
Meski demikian, Suluh mengakui bahwa realisasi DBH dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang baru mencapai sekitar 30 persen sedikit banyak memengaruhi sirkulasi keuangan Pemko Medan.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi kas pemerintah daerah masih dalam keadaan aman.
reporter | Thamrin Samosir
