topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) guna menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data dan bukti, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat membuka E-Learning Penguatan Kompetensi JFAK Tahun 2026 Angkatan VI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Medan, Rabu (4/11/2026).
Dalam arahannya, Timur menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan persoalan nyata, didukung data dan bukti yang dapat dipercaya, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa analis kebijakan memiliki posisi strategis sebagai mitra pimpinan dan perangkat daerah dalam mengidentifikasi persoalan, mengkaji alternatif penyelesaian, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dan terukur.
Timur menyampaikan lima hal penting dalam penguatan JFAK, yakni membangun ekosistem kelembagaan yang kuat, memperjelas manajemen karier dan pengembangan profesional, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, memastikan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan, serta menyiapkan analis kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan reformasi birokrasi. Ia berharap para peserta tidak sekadar mengikuti pelatihan untuk memenuhi kewajiban, tetapi benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kontribusi dalam pemerintahan. “Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan pemahaman terhadap persoalan yang sesungguhnya, didukung data dan bukti yang dapat dipercaya, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Agustinus Panjaitan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang menggunakan pendekatan Corporate University melalui Learning Hub Sumut Berkah dengan total pembelajaran sebanyak 90 Jam Pelajaran (JP). Rinciannya terdiri atas Formal Learning 18 JP, Social Learning 27 JP, dan Experiential Learning 45 JP. Selama tiga hari, peserta mendapatkan enam materi yang terbagi dalam tiga tema utama, yakni Membangun Ekosistem JFAK, Dari Bukti ke Dampak Kebijakan, serta Analis Kebijakan yang Siap Menghadapi Masa Depan.
Kegiatan ini diikuti pejabat fungsional analis kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut, UPTD Khusus RSU Haji Medan, serta RSJ Prof. Dr. M. Ildrem. Melalui penguatan kompetensi tersebut, Pemprov Sumut berharap para analis kebijakan semakin profesional, mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, serta menjadi mitra strategis pimpinan dalam menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Kebijakan publik tidak boleh sekadar menjadi dokumen, tetapi harus menjawab persoalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” Tuturnya
Penulis | Erris
