topmetro.news, Langkat – Komisi III DPRD Kabupaten Langkat merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal yang mengelola menara telekomunikasi di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah perusahaan dinilai belum dapat menunjukkan dokumen perizinan pendirian menara yang berada di kawasan hutan, meski pada RDP sebelumnya telah diberikan tenggat waktu selama dua bulan untuk melengkapi perizinannya.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar Komisi III DPRD Langkat, Jumat (20/11/2026). Rapat itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti persoalan perizinan menara telekomunikasi milik PT Gametraco Tunggal.
RDP tersebut dihadiri perwakilan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KPH Wilayah I Stabat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat, Bagian Hukum serta Kepala Desa Kwala Serapuh.
Dalam rapat tersebut, Manajer Area PT Gametraco Tunggal, Dodi Irawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mengurus perizinan kepada sejumlah instansi, termasuk ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di lingkungan kementerian yang membidangi kehutanan. Namun, hingga RDP berlangsung, izin yang dimaksud belum diterbitkan.
Dodi menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima perusahaan, izin tersebut diperkirakan terbit pada Mei atau Juni.
Menanggapi penjelasan tersebut, anggota Komisi III DPRD Langkat, Munhasyar, meminta pihak perusahaan menunjukkan dokumen dan data pendukung terkait proses pengurusan izin yang telah dilakukan. Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan bagi Komisi III untuk melakukan penelaahan dan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Langkat, Rahmad Rinaldi, yang memimpin RDP tersebut, menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup hanya mengedepankan manfaat keberadaan menara telekomunikasi bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus menjadi perhatian utama dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Di satu sisi perusahaan memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan sinyal telekomunikasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas PT Gametraco Tunggal,” ujar Rahmad.
Ia mengingatkan, dalam RDP sebelumnya, Komisi III telah memberikan waktu dua bulan kepada PT Gametraco Tunggal untuk menyelesaikan persoalan perizinan. Apabila hingga batas waktu tersebut perizinan belum juga diselesaikan, Komisi III menyatakan akan merekomendasikan penghentian atau penutupan sementara kegiatan operasional perusahaan.
Karena dokumen perizinan yang diminta belum dapat ditunjukkan dalam RDP, Komisi III DPRD Langkat akhirnya merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, menara telekomunikasi tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 10 x 10 meter. Lokasinya berada pada area dengan komposisi sekitar 40 persen termasuk kawasan hutan produksi, sedangkan 60 persen lainnya berada di areal penggunaan lain (APL).
reporter | Rudy Hartono

