TOPMETRO.NEWS – Ketua Fraksi PDI P DPRD Medan Hasyim SE mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan untuk berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran serta tuntas menjalankan setiap program kerja.
Hal itu guna menghindari dan menekan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Biar tak SILPA sehingga anggaran bisa tepat sasaran, para SKPD diminta tak takut gunakan anggaran yang telah dianggarkan di APBD sesuai program karena itu untuk kepentingan rakyat, “ ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (21/10/2017).
Untuk itu Hasyim menyebut tidak akan bosan bosannya mengingatkan Walikota Medan supaya dapat memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan Pemko Medan.
Sebab, harapan semua pihak untuk sistem pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik tepat sasaran, tepat waktu serta efektif dan transparan.
Hasyim menilai, terjadinya Silpa karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) ASN selaku pengguna anggaran. Ditambah lagi karena perencanaan anggaran dan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan tidak melalui kajian dan analisis yang matang.
“Selama ini, Silpa itu seolah olah hal yang lumrah dan wajar dalam laporan keuangan diakhir tahun. Pada hal dampaknya sangat buruk karena tidak berjalannya pembangunan,” jelas Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan ini.
Untuk itu, Hasyim menganjurkan harus ada kerjasama yang baik dan intens antara Walikota/Wakil Walikota Medan dengan badan pengelola keuangan daerah dan pimpinan SKPD serta seluruh ASN dilingkungan Pemko Medan.
“Semua itu harus sama sama memiliki komitmen yang kuat dan berjalan pada norma dan aturan yang berlaku. Sehingga tuntutan reformasi birokrasi yang berpihak kepada masyarakat dapat terlaksana. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka target mendapatkan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tetap tercapai setiap tahunnya,” tutur Hasyim.
Selain itu, Hasyim mengaku tetap mendukung upaya Pemko Medan untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar retribusi daerah dan pajak daerah. Hasyim menilai masih banyak potensi PAD yang belum terjamah. (TM/04)
