TOPMETRO.NEWS – Ekonomi masyarakat Aceh tingkat menengah kebawah sangat memprihatinkan, bagi petani, pekebun, dan nelayan untuk menututupi kebutuhan pokok dalam sehari – hari sangat sulit.
“Coba perhatikan saja saat ini ekonomi rakyat Aceh yang golongan kebawah hampir rata-rata sangat sulit, contohnya seperti petani dan pekebun, ” hal tersebut di sampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Acheh Future, Razali Yusuf, melalui pers rilisnya, Kamis (9/03/2017).
Menurut Razali, bahwa kondisi ini terjadi sejak tahun 2012 ekonomi masyarakat Aceh khususnya yang menengah ke bawah mulai merosot.
“Hal itu terjadi di karenakan perputaran uang di luar Aceh, seperti lesing dan kreditan yang lainnya,” ungkapnya.
Seperti di ketahui masyarakat yang tidak mampu membeli kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, mereka memilih dengan cara kredit alias bayar cicilan.
” Apa tidak tergiur dengan kreditan, apalagi pihak leasing menawarkan dengan DP yang begitu murah, masyarakat terpesona dengan ingin sekali memiliki sepeda motor dan mobil dan tidak perduli dengan setorannya yang lumayan besarnya perbulan,”jelas Razali.
Setiap bulan masyarakat yang mengambil kreditan sepeda motor dan mobil tersebut harus mengumpulkan uang untuk membayar pada leasing terkait dan uang itu dikirim ke luar Aceh.
Sehingga dengan dampaknya dari keberadaan leasing di Aceh membuat ekonomi masyarakat terpuruk.
“Kita sering menerima keluhan pada konsumen leasing yang saat ini beroperasi di Aceh, di saat pihak leasing ingin menyerahkan motor dan mobil pada konsumennya, mereka tidak menghitung pendapatan dan kebutuhan masyarakat calon konsumen dalam /hari atau /bulan, asalkan melengkapi ADM nya, para calon konsumen langsung menyerahkan kendaraannya,” terang dia.
Kendati, ada yang baru tiga bulan menggunakan sepeda motor sudah di tarik oleh pihak leasing karena konsumen tidak mampu menyotor tagihannya, sehingga masyarakat tersebut uang DPnya di hanguskan oleh pihak lessing.
Razali, menambahkan, bahwa kreditan tersebut sangat bertentangan dengan Qanun Syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh, hai ini terkesan seperti pembiaran.
Razali mengharapkan pada Pemerintah Aceh kedepan, agar membuat Perda tentang keredit, seperti di Negeri jiran Malaysia.
Masyarakat bila ingin memiki kendaraan harus kredit tidak dibenarkan bayar kontan, kredit tersebut dikelola oleh pemerintah.
“Bila hal itu di berlakukan di Aceh, kami sangat yakin dan Insya Allah ekonomi rakyat Aceh selalu normal,” tutup Razali.(TMD/025).