topmetro.news – Penyaluran Kredit UMi di Belawan dijadwalkan bakal ditinjau Menkeu Sri Mulyani. Itu setelah uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) pada tahun 2017, perkembangan penyaluran UMi di Sumut sudah dimanfaatkan 33.490 debitur. Para debitur itu tersebar luas di beberapa kota dan kabupaten oleh PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Untuk memantau penyaluran kredit Umi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan mengunjungi Belawan hari ini, Selasa 16 Januari 2018.
“Menkeu akan meninjau dan melihat langsung penyaluran kredit ultra mikro atau UMi dan proyek strategis infrastruktur di Sumut,” ujar Plt Dirut Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu Syahrir Ika pada acara Konferensi Pers yang difasilitasi Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu, Senin 15 Januari 2018.
Kunjungan Menteri Keuangan ke nasabah UMi di Belawan menurut Syahrir Ika untuk mendorong pembiayaan UMi pada sektor perikanan karena sektor ini sangat sulit dijangkau pembiayaan perbankan.
Alokasi Rp 2,5 Triliun
Tahun 2018, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2,5 triliun untuk memperluas pembiayaan hingga mencapai paling sedikit 800.000 nasabah UMi. Dengan begitu, jumlah dana yang dialokasikan untuk kredit UMi sudah mencapai total Rp 4 triliun. Dengan dana itu diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah dan swasta untuk bekerja sama dengan PIP sehingga jangkauan pembiayaan UMKM lebih luas lagi.
Dijelaskan Syahrir, untuk Sumut baru dua lembaga yang ditetapkan sebagai penyalur kredit yaitu Pegadaian dan PNM yang menyalurkan kepada 33.490 nasabah di Sumut.
“Jumlah nasabah di Sumut sebanyak 33.490 atau 9 persen dari total nasabah se Indonesia. Kita berharap jumlahnya semakin banyak ke depannya.” uar Syahrir.
Dia menyebutkan pihaknya mengundang koperasi-koperasi besar untuk bisa ikut serta menyalurkan Umi. “Untuk bisa ikut menyalurkan pembiayaan tentunya ada proses seleksi,” katanya.
Rp 10 Juta per Nasabah
Sekadar diketahui program kredit UMi ini melengkapi program lain yang telah berjalan dan merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. Program pembiayaan ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pembiayaan paling banyak Rp 10 juta per nasabah.
Mengingat tujuan pembiayaan kredit UMi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, perlu kerja sama dengan koperasi-koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia yang akan berperan sebagai lembaga linkage. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dapat bersinergi dalam menyalurkan pembiayaan kredit UMi ke seluruh koperasi di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina koperasi melakukan pendampingan kepada koperasi agar pembiayaan kepada UMKM akan lebih optimal.
Dengan demikian, ada tiga hal yang membedakan pembiayaan UMi dengan program lain, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT). Pertama, kemudahan dalam pemberian kredit untuk menjamin kecepatan pemberian pembiayaan.
Kedua, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana transaksi untuk mengawal ketepatan sasaran. Ketiga, program pendampingan kepada para debitur untuk mengawal keberlangsungan usaha para debitur dalam menjalankan usahanya.
Uji Coba Program
“Dalam upaya memperluas akses kredit UMi untuk masyarakat, pemerintah telah melakukan uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro di 21 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Program Pembiayaan kredit UMi bertujuan mengkolaborasi program-program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,” beber Syahrir.
Hadir Kabag Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat dan Protokol, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Agung Ardhianto dan mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Monica.(erris)
