topmetro.news – Puluhan massa tergabung dalam Koalisi Rakyat Sumatera Utara Bersih (KoRSUB) terdiri dari lapisan organisasi pemuda dan mahasiswa, Selasa (18/12/2018), menggelar unjuk rasa damai di pintu gerbang masuk Gedung PN Medan di Jalan Pengadilan Kelurahan Petisah Tengah, Medan.
Mereka mendesak Mahkamah Agung (MA) segera menyudahi ‘perseteruan’ dengan Komisi Yudisial (KY). Karena masih banyak lagi kepentingan lebih besar perlu dibenahi di internal MA.
Unjuk rasa yang diperkuat oleh puluhan pemuda ini menuntut Ketua MA Muhammad Hatta Ali mundur dari jabatannya lantaran tidak urung mampu menyelesaikan konflik dengan KY. Di antaranya membenahi sikap oknum hakim dan panitera di lingkungannya menyusul sejumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK baru-baru ini. Misalnya di lingkungan PN Medan, Jakarta Selatan, dan PN Jakarta Timur.
“Pengadilan merupakan suatu rumah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tapi faktanya bagi masyarakat yang tak mampu secara ekonomi mengeluhkan rasa keadilan,” kata Maslan Tambak, orator perwakilan dari LBH Medan.
Padahal, KY sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penegakan hukum di lingkungan MA terkesan justeru dilemahkan. “Bersihkan MA dari oknum-oknum tidak profesional. Ada upaya upaya kriminalisasi terhadap lembaga yang secara konstitusi ditugasi mengawasi perilaku hakim,” tegasnya.
Poin Unjuk Rasa
Poin lainnya yang diusung KoRBSU, mendesak M Hatta Ali, orang pertama MA tersebut lebih baik mengundurkan diri bila tidak mampu menghadirkan hakim maupun panitera yang profesional dan steril dari praktik-praktik suap.
Sementara Al Fikri Matondang dari Pemuda Muhammadiyah dalam orasinya mengangkat isu seputar ‘stigma’ seolah MA sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan terkesan anti-kritik.
Semenrara Quadi Azzam dari Pusat Studi Hukum dan Azasi Manusia (Pusham) Unimed mengatakan, MA harus belajar dari sejumlah kasus suap yang melibatkan hakim selama ini.
“Kita kecewa dengan MA dan PT Sumut karena melaporkan salah anggota KY. Padahal mereka sendiri tak berbenah dengan banyaknya OTT hakim. Banyak yang bermasalah. Kita kecewa mereka justru tak ingin diberi masukan. Tak ingin membenahi diri,” katanya.
Tak hanya berorasi, KoRSUB juga menggalakkan petisi untuk mendukung terciptanya peradilan yang bersih dari korupsi. Mereka sepakat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan kekuatan yang lebih besar jika MA tak mengindahkan tuntutan mereka.
reporter: Robert Siregar
