topmetro.news – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan) DPRD Sumut minta Gubsu Edy Rahmayadi memprioritaskan perbaikan jalan provinsi dan BPJS Kesehatan untuk masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provsu tahun 2018-2019. Pasalnya, banyak kondisi jalan rusak parah dan masih banyak rakyat miskin di Sumut belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS.
Hal ini dinyatakan Ketua FPDI Perjuangan DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (17/2/2029), di Medan, terkait RPJMD Provsu yang dibahas pansus (panitia khusus) yang dibentuk DPRD Sumut.
Tidak Bisa Dilalui
Lanjut Baskami Ginting, hampir di semua kabupaten/kota di Sumut kondisi jalan provinsi mengalami kerusakan. Bahkan temuan reses anggota dewan di kabupaten/kota cukup banyak infrastruktur jalan kondisinya hancur ‘babak belur’. Bahkan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua.
Dari data yang ada, kata Baskami yang juga anggota Komisi D membidangi pembangunan, ruas jalan di Sumut mencapai 39.125,31 km. Di antaranya jalan provinsi 3.048,50 km dan yang rusak dilaporkan 478,30 km terjadi di hampir disemua kabupaten/koya. Dan lebih memprihatinkan lagi, masih ada jalan yang kondisinya tanah.
“Kerusakan jalan provinsi terjadi hampir di semua kabupaten/kota. Seperti di beberapa wilayah Asahan, Deliserdang, Labura, Simalungun, Tobasa, Karo, Dairi, dan kabupaten lainnya,” ujarnya.
Misalnya di Dairi, ada dua ruas jalan provinsi yang mendesak diperbaiki. Yakni jalan provinsi yang menghubungkan Sumbul – Tigabaru sepanjang 27,7 km dan Sumbul – Parongil sepanjang 18 km. Kondisinya saat ini rusak.
BACA JUGA | DPRD Sumut Usulkan Pembangunan Jembatan Baru di Lokasi Longsor
Alokasi Dana Triliunan
Untuk menjadikan jalan mantap di Sumut, kata Baskami lagi, dibutuhkan komitmen Gubsu mengalokasikan anggaran mencapai triliunan rupiah. Karena biaya pengaspalan idealnya Rp2 miliar per km.
Pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan dan peningkatan jalan dengan rencana umur sampai 10 tahun dan perawatan periodik. Jika tidak, jalan tidak akan pernah mantap. Akibatnya, prioritas RPJMD 2018-2023 pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan tidak akan tercapai.
Selain itu, katanya lagi, Gubsu harus bisa memastikan tidak ada lagi oknum yang barmain-main diproyek jalan. “Jika pengelolaan pembangunan jalan di Sumut buruk, maka target jalan provinsi mantap 95 persen tahun 2019 seperti yang diumbar Pemprovsu omong kosong terwujud, sepanjang masih ada oknum yang bermain-main,” ungkapnya.
Baskami juga minta Gubsu memprioritaskan masalah BPJS kesehatan bagi rakyat yang tidak mempunyai kemampuan atau rakyat miskin. Sehingga seluruh masyarakat tidak mampu dapat menikmati program KIS (Kartu Indonesia Sehat). karena disetiap reses, dewan menerima keluhan tidak terdaftar BPJS karena tidak mampu.
reporter | Jeremi Taran
