topmetro.news – Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bakal berakhir pada 20 Oktober 2019. Apakah masih mungkin ada perombakan kabinet?
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, reshuffle atau perombakan kabinet berpeluang dilakukan. Meski begitu, reshuffle dinilai bakal menganggu kinerja pemerintahan.
“Perombakan kabinet, Presiden sudah mengatakan bisa iya bisa tidak. Kita lihat kepentingannya. Kita semuanya berharap jangan sampai terjadi, karena waktu kerja kita kan beberapa bulan,” kata Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Moeldoko menyatakan, Presiden Jokowi tidak pernah akan mengintervensi persoalan hukum yang menimpa pembantunya di Kabinet Kerja.
Moeldoko menegaskan, Jokowi sangat menghormati proses hukum. Misalnya seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap Presiden yang tak mencampuri permasalahan hukum, bisa dilihat dari kasus mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.
“Pada saat (kasus hukum) menimpa Pak Idrus, Presiden juga dalam hal ini sama sekali tidak melakukan intervensi atas proses hukum. Sama juga dengan nanti akan diberlakukan terhadap menteri-menteri yang saat ini mungkin ada kaitannya dengan persoalan hukum,” ucap Moeldoko.
Silaturahmi Presiden Joko Widodo
Sebelumnya, Moeldoko juga menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurutnya itu hanya sebatas silaturahmi. Namun, tak tertutup kemungkinan PAN kembali mendukung pemerintahan.
“Baru tahapan silaturahim. Kemungkinan (PAN gabung) ya bisa, sangat mungkin. Namanya politik tidak ada yang stagnan,” kata Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Untuk diketahui, PAN menjadi salah satu pengusung Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) pada Pilpres 2019. Dengan keberadaan partai-partai Koalisi Jokowi – Ma’ruf, sejatinya kekuatan parlemen sudah begitu kuat.
BACA | Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu akan Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Menurut Moeldoko, suatu pemerintahan membutuhkan sokongan penuh parlemen. “Diperlukan kekuatan (parlemen) yang lebih dominan. Untuk mengelola sebuah kebijakan, perlu sebuah dukungan politik yang kuat,” ucap mantan Panglima TNI tersebut.
sumber | beritasatu.com
