8 Anggota DPRD Tandatangani Usulan Interpelasi ke Walikota Medan

hak interpelasi
Advertisement

topmetro.news – Usulan untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Medan terkait persoalan tidak dibagikannya 12 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) semakin menguat.

Dari informasi yang diperoleh, Jumat (28/6/2019), setidaknya sudah ada delapan anggota DPRD Medan yang menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi. Di antaranya, HT Bahrumsyah, Kuat Surbakti (PAN), Surianto dan Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra). Lalu Jumadi, Rajuddin Sagala dan Salman Alfarisi (PKS) serta Maruli Tua Tarigan (NasDem).

“Sudah, lagi dijalankan (tandatangan) untuk usulan interpelasi Walikota Medan terkait KIS PBI itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah usai Paripurna Istimewa HUT ke-429 Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Jumat (28/6/2019).

Syarat Minimal Interpelasi

Disebutkan, untuk hak interpelasi, minimal tujuh anggota DPRD dari lintas fraksi sudah bisa mengusulkan. “Inilah. Kita jalankan lagi untuk mendapatkan tandatangan,” sebutnya.

Kemudian, lanjut Ketua Fraksi PAN itu, akan diajukan surat permohonan interpelasi tersebut ke pimpinan DPRD. Agar dilakukan penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus). “Terus, ini akan kita gulirkan (interpelasi-red),” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Hanura Hendra DS saat dikomfirmasi terkait usulan hak interpelasi yang bakal digulirkan Komisi II DPRD Medan menyebutkan, bahwa Hanura masih melihat keseriusan dari fraksi lainnya terlebih dahulu.

“Kita lihat dulu lah. Kalo serius kita akan ikut. Soalnya sudah ada pengalaman sebelumnya usulan itu baling di tengah jalan. Dan soal KIS PBI ini kan kepentingan masyarakat. Jadi jangan main main,” harapnya.

reporter | Jeremi Taran

Advertisement

Related posts

Leave a Comment