You are here
Warning! Wagubsu Beri Waktu OPD Pemprovsu Selesaikan Inventarisir Aset Hingga Oktober Info Metro 

Warning! Wagubsu Beri Waktu OPD Pemprovsu Selesaikan Inventarisir Aset Hingga Oktober

topmetro.news – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagusu), Musa Rajekshah memberikan tenggat hingga Oktober 2019, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Baik aset bergerak maupun tidak yang dikelola masing-masing OPD.

Hal itu disampaikan Wagubsu, Musa Rajekshah usai memimpin rapat tentang penertiban dan pengamanan barang Pemprovsu, BUMD Sumut bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Kamis (04/07/2019). Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan jajaran Direksi BUMD Pemprovsu.

“Kita memberitahukan kepada jajaran OPD batas waktu (tenggat), untuk menyelesaikan daftar inventaris aset, karena kalau tidak diberi batas waktu kapan harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan, maka tidak tahu kapan diselesaikan,” ujar Wagubsu.

Wagubsu menjelaskan, di bulan Oktober nanti akan dibentuk tim yang akan mendatangi setiap OPD, untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir. Bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya, akan diberi catatan khusus. “Ke depan catatan tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian, atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan,” ujar Musa Rajekshah.

Menurut Musa Rajekshah, aset haruslah dipertahankan, bahkan bertambah, bukan malah berkurang. Karena itu, usai rapat, seluruh OPD dan BUMD Sumut harus segera berkoordinasi, dengan pihak terkait seperti BPN Sumut untuk menyelesaikan permasalahan aset. “Ayo segera selesaikan, kita sama-sama bekerja untuk kepentingan Sumut,” katanya.

Harus Miliki Legalitas

Seperti aset berupa tanah, menurut Musa Rajekshah, harus memiliki legalitas. Banyak tanah pemerintah yang tidak memiliki sertifikat. Keadaan tersebut harus diselesaikan, lantaran semakin hari, tanah semakin dibutuhkan oleh manusia. Apalagi nilai ekonominya semakin tinggi. “Untuk itu penertiban aset harus dilakukan, agar ke depan tidak menjadi masalah bagi Pemprov Sumut. Kita tidak mau ke depan masalah tanah aset pemerintah ini menjadi masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono mengatakan, sertifikasi aset harus dikerjakan dengan cepat. Untuk sertifikat aset pemerintah paling lama 2 bulan. “Kita harus cepat kerjanya untuk pensertifikatakan, sehingga tertib hukum di Pemprovsu terkait aset bisa terlaksana, untuk mencegah aset Pemprov tidak hilang, dan itu harus kerja cepat,” ujarnya.

Bambang juga berpesan, agar OPD dan BUMD bekerja sama dengan pihaknya, dalam hal menyelesaikan administrasi sertifikat aset secara cepat. “Ayo kita sama-sama, saya bisa sukseskan sertifikasi ini kalau bapak dan ibu semuanya jalan, kalau bukan kita yang urus, siapa lagi?” katanya.(TMN-ERRIS)

130 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment