topmetro.news – Uang raib senilai Rp1,6 miliar di pelataran Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (9/9/2019) sore, diungkapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, bertujuan membayar honor kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut. Namun terkait ini, sejumlah pejabat Pemprov Sumut masih enggan berkomentar.
Selain masih banyak kejanggalan dalam peristiwa yang bersamaan dengan pengesahan P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 di DPRD Sumut, publik juga tentu patut mempertanyakan buat apa honor kegiatan TAPD. Sementara sekarang ini pembayaran honor kegiatan sudah dialihkan semua ke tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Salah seorang unsur TAPD Sumut, M Fitriyus yang ditanya soal ini menolak memberi komentar. Ia malah seperti membuang ‘bola panas’ tersebut kepada Sekdaprovsu R Sabrina, yang juga Ketua TAPD.
“Jangan lah saya yang berkomentar Dek. Ke sekda sajalah sebagai ketua (TAPD). Tolong lah dek jangan dibuat untuk berita,” katanya menjawab wartawan via seluler, Kamis (12/9/2019).
Sebagai bagian dari TAPD, Fitriyus yang ditanya lagi apakah selama ini memang honor tersebut diberikan secara tunai kepada mereka terlebih dengan nominal fantastis seperti menjadi ‘upah capek’ tim dalam melakukan pembahasan anggaran, kembali menolak memberi keterangan. “Saya kebetulan lagi ada tamu ini di kantor Dek. Jangan buat berita komentar saya ini ya Dek,” katanya lagi sembari menutup sambungan telepon.
BACA JUGA | Dua Pembawa Uang Pemprovsu yang Hilang Belum Banyak Beri Komentar
Enggan Komentar
Sejak mencuatnya peristiwa uang miliaran rupiah raib di kantor Gubsu, pejabat Pemprov Sumut seperti enggan memberi keterangan sebenarnya. Salah satunya soal tidak lagi berfungsi CCTV atau kamera pengawas di area luar kantor tersebut.
Kasatpol PP Sumut Suriadi Bahar yang coba dimintai keterangan perihal ini, seperti enggan menjawab pertanyaan wartawan. Dia bilang, daripada terjadi disinformasi mengenai hal yang ditanyakan, lebih baik langsung dikonfirmasi ke Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu. Karena dia mengaku sudah memberikan data dan keterangan sekaitan CCTV yang tak berfungsi tersebut. Termasuk soal letaknya dimana-mana saja.
“Gini, itu keterangan siapa. Tanya sama dia (Biro Humas). Dia sudah tahu itu. Semua nanti informasi di sini itu satu pintu. Dan masalah CCTV Satpol PP punya atau bukan, saya sudah terangkan itu. Kalau (kantor) Satpol PP kan sudah pindah. Jadi tanya ke Biro Humas keaktifan CCTV itu bagaimana,” katanya.
Menurut dia bukan kewenangannya menyampaikan perihal dimaksud. Ia hanya menyampaikan kepada yang berperan tentang pertanyaan seputar tupoksi di instansinya. “Segala macam permasalahan yang terjadi di sini, yang menyampaikan adalah Biro Humas. Kalau ada kaitan Satpol PP, Biro Humas yang sampaikan itu bukan saya. Tanya aja ya ke Biro Humas. Jika tanya saya ada dualisme informasi,” katanya.
Keterangan Suriadi Bahar justeru berbanding terbalik dengan Kabag Humas pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Muhammad Ikhsan. Ia mengaku tidak ada secara khusus Suriadi Bahar menerima data dan keterangan yang bersangkutan sekaitan CCTV mati pasca-kejadian uang raib tersebut. “Tidak. Tidak ada Beliau sampaikan resmi ke kami soal itu. Hanya dalam rapat dengan Pak wagub semalam saja dia sampaikan di situ,” katanya.
Ikhsan menambahkan, sepengetahuan dia bahwa memang diketahui ternyata CCTV yang berada di luar area gedung tidak lagi berfungsi pasca-Kantor Satpol PP pindah ke Jalan Kapten Muslim. Namun untuk jumlahnya berapa, ia pun tidak mengetahui pasti.
reporter | Erris JN
