You are here
Wow…!! Rakyat Batubara Berpotensi Tanggung Beban Hutang Rp265 Miliar Daerah 

Wow…!! Rakyat Batubara Berpotensi Tanggung Beban Hutang Rp265 Miliar

topmetro.news – Mengejutkan…!! Segenap Rakyat Batubara selama 5 tahun ke depan bahkan lebih, berpotensi turut menanggung hutang hingga sebesar Rp265 miliar. Pasalnya Pemkab Batubara berencana akan berhutang dengan sebuah Lembaga Bukan Bank (LKBB) sebanyak Rp220 miliar.

Terkait pinjaman Lembaga Bukan Bank atau hutang dari sebuah perusahaan keuangan atau disebut-sebut adalah PT SMI, membuat sebagian besar anggota Komisi C DPRD Batubara dan anggota Banggar, melakukan opsi penolakan. Apalagi menurut mereka, (Komisi C dan Banggar-red), rencana pinjaman tersebut sama sekali tidak ada tercatat dalam Buku Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Soal pinjaman juga tidak tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Atau tidak pernah dilampirkan keterangan penggunaan pinjaman daerah Batubara. Menurut penjelasan salah seorang anggota Komisi C DPRD Batubara, Citra Mulyadi Bangun SE, pinjaman daerah seyogyanya harus dicantumkan dalam penerimaan daerah. Lalu penggunaanya wajib dicantumkan pada lampiran KUA-PPAS.

Sama halnya ketika diajukan soal anggaran perehaban dan pembangunan untuk RSUD Batubara sebesar Rp93,2 miliar. Alasan Komisi III DPRD Batubara tidak menyutujui anggaran tersebut, karena dana rehab ataupun pembangunan itu bersumber dari pinjaman daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Bahkan menurut Citra, besaran anggaran yang diajukan guna keperluan rehab RSUD pun dianggap begitu ‘fantastis’. Sumber dananya juga merupakan bagian dari hutang kepada PT SMI sebesar Rp220 miliar dengan suku bunga menapai Rp11,3 miliar yang wajib dibayar setiap tahun.

Diwawancarai beberapa wartawan yang tergabung dalam IJAB (Ikatan Jurnalis Batubara), selaku anggota Komisi C sekaligus anggota Banggar, Citra menegaskan, dirinya sama sekali tidak akan merekomendasikan, baik pinjaman dari LKBB maupun pengalokasian dana rehab RSUD Batubara.

Ditambahkan Citra, rehab gedung RSUD itu sesuai standarnya pasti akan memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Sebagaiamana termaktub dalam PP No. 56/2018 tentang Pinjaman Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Soal Pinjaman

Kemudian berdasarkan Pasal 65 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 302 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pinjaman daerah sesuai Pasal 5 Ayat (21) UUD 1945.

Selanjutnya baik sumber jenis dan penggunaan pinjaman daerah, ada tertuang pada pasal 9 Ayat (1). Pinjaman Daerah bersumber dari (a). Pemerintah Pusat (b). daerah lain (c). pinjaman jangka panjang. Pasal 11, Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas (a). pinjaman jangka pendek (b). pinjaman jangka menengah; dan (c). pinjaman jangka panjang.

Pasal 11 huruf (a) merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari (a). daerah lain; (b). LKB; dan (c). LKBB. (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Pasal 13 ayat (1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 11 Huruf (b) merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

Demikian pada ayat (2) tentang pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari (a). Pemerintah Pusat (b). LKB dan (c). LKBB. (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

Tak Urgen Dan Pemborosan

Rizky Aryetta | topmetro.news

Secara terpisah, namun senada dengan Citra Mulyadi Bagun, anggota Komisi C lain dari Fraksi Golkar, Rizky Aryetta mengatakan, bahwa hal itu merupakan pemborosan. Penggunaan anggaran dari pinjaman LKBB tersebut dipergunakan untuk proyek pembangunan fisik, namun tanpa kajian dan perencanaan jelas.

“Kami menilai bahwa sehubungan dengan rehab gedung RSUD Batubara tidak bersifat urgen atau mendesak. Sedang di sisi lain, bahwa pinjaman dari LKBB itu akan mengakibatkan terciptanya bunga pinjaman yang wajb dibayarkan. Dan ini menurut kami akan sangat membebani keuangan daerah Batubara pada masa-masa berikutnya,” tegas Rizky.

“Terlepas dari setuju atau tidak terhadap penerimaam daerah bersumber dari pinjaman LKBB tersebut. Akan tetapi terkait itu, seharusnya semua ada tertuang di dalam KUA PPAS 2020. Dan soal ini, anggota Banggar DPRD Batubara juga lebih berwenang dalam menjawab dan menjelaskannya. Terlepas apa pun konsekwensinya, baik dari sisi positif maupun negatifnya,” bilang putri mantan Bupati Batubara pertama ini.

Masih berdasarkan pandangan Rizky, bahwa sisi negatif yang ia maksud adalah dampak hutang sebesar itu. Kemudian akan membebani keuangan Batubara. “Kenapa kami bilang bebani keuangan daerah. Sebab menyangkut ini semua tidak pernah dijalaskan bahwa sumber pinjaman itu berasal dari mana,” ungkapnya.

“Baik saya secara pribadi ataupun banyak anggota DPRD Batubara yang lainnya, tidak tahu pinjaman tersebut bersumber dari mana. Kemudian penggunaannya untuk apa. Jadi sebenarnya pinjaman itu tidak pernah dijelaskan baik dari sisi jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Maka dari itu Komisi C ataupun Fraksi Golkar pada rapat paripurna, tidak akan menyetujui dan menolak pinjaman daerah (LKBB) sebesar Rp220 miliar,” tegasnya.

reporter | TIM

514 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment