Topmetro.News – Amankan pelantikan presiden maupun DPR RI, 8.500 prajurit dari tiga matra ikut dalam apel jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta DPR RI, Senin (30/9/2019). Upacara gelar pasukan untuk amankan pelantikan presiden dan DPR itu dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Amankan Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019
Sekadar diketahui, hari ini, anggota DPR RI periode 2014-2019 akan mengakhiri masa bhaktinya. Besok, akan anggota dewan periode 2019-2024 bakal dilantik. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan digelar 20 Oktober 2019 mendatang.
Penguatan Pasukan Jaga Objek Vital
Terkait pelantikan Presiden dan DPR, Hadi menjelaskan akan ada penguatan pasukan untuk menjaga objek vital.
Penjagaan diberikan kepada gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara. Selain itu, perimeter penjagaan diperluas juga.
“Kita perkuat penjagaan, kemarin kita kerahkan 3.000 saat ini kita kerahkan 6.000. Untuk apa? Pertama kita untuk mempertebal di gedung DPR/MPR kemudian yang kedua menjaga Istana,” ujar Hadi sebagaimana dilaporkan pojoksatu.
Dijelaskan, titik pengaman akan ditempatkan di sekitar fly over Ladogi, pintu utama DPR/MPR, dan Pejompongan untuk mencegah massa masuk ke area tol dalam kota.
“Perempatan Slipi kita perkuat arah dari Petamburan dan arah menuju Palmerah, karena di Palmerah ada stasiun kereta dan ada pintu menuju masjid ke DPR/MPR,” imbuhnya.
Area belakang gedung dewan juga akan diperketat penjagaannya. Di sekitar Lapangan Tembak Senayan, menuju Hotel Mulia. Termasuk penjagaan di area dalam gedung DPR/MPR juga diperketat. TNI bahkan menyiapkan satu unit helikopter untuk akses keluar masuk gedung.
“Di dalam sendiri dan untuk skenario berikutnya kita siapkan helikopter apabila diperlukan untuk masuk ke gedung DPR/MPR. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar.”
berita terkait | SIAPA PUN YANG INGIN GAGALKAN PELANTIKAN PRESIDEN, BERHADAPAN DENGAN TNI
Sebagaimana dilaporkan topmetro.news sebelumnya, belakangan ini aksi unjuk rasa terus dilakukan sejumlah pihak di sejumlah kota besar di Indonesia. Namun demikian, aksi unjuk rasa yang awalnya dilakukan untuk menolak berbagai revisi UU, malah merembet ke dugaan upaya penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas kepada siapa pun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional. Apalagi jika ada yang tujuannya untuk upaya penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Saya panglima TNI ingin menegaskan. Bahwa tugas TNI menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan. Siapa pun yang melakukan tindakan anarkistis institusional, cara-cara yang kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI,” kata Panglima TNI ketika dijumpai sesaat setelah meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
reporter | Jeremitaran
