Ketua DPRK: Dinas Luar Para Pejabat Aceh Singkil Akan Kita Efisienkan

Ketua DPRK Aceh Singkil

topmetro.news – Politisi Partai Golkar, Hasanuddin Aritonang akhirnya secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua DPRK Aceh Singkil Periode 2019 – 2024 dalam acara pengambilan sumpah/janji di gedung dewan setempat, Senin (20/10/2019).

Selain Hasanudin, dilantik juga H Amaliun menjadi Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil.

Saat dikonfirmasi reporter topmetro.news pasca-pelantikan, Hasanuddin Aritonang menjelaskan, ada beberapa program yang akan dilakukan untuk mensukseskan janji Dulsaza pada saat kampanye tahun 2017 lalu.

“Program utama saya yakni memberantas hal-hal yang tidak penting mengenai dinas luar (DL) para pimpinan daerah beserta SKPK dengan berkoordinasi dengan Bupati Aceh Singkil,” kata Hasanuddin.

Internal DPRK

Bukan hanya di pemeritahan yang dilakukan pemberantasan. Kata dia, di internal DPRK juga akan dilakukan hal yang sama. “Sebelum mereka melakukan DL, apa output bagi pemerintah, itu harus dikaji. Kita bergerak ke depan mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

“Kita sangat menyayangkan, selama ini anggaran pemerintah 75 persen itu hanya untuk PNS. Kita pertanyakan apa output bagi masyarakat dengan banyaknya anggaran terkuras untuk PNS tersebut,” lanjut dia.

Hasanuddin menambahkan, akan ada beberapa yang akan diefisienkan. “Namun itu kita mulai dari saya dulu baru ke seluruh instansi,” ucapnya.

“Siapa pun yang akan melakukan dinas luar akan kita koordinir sama-sama. Dan harus ada output bagi perkembangan daerah. Hal ini saya lakukan untuk mendukung program kampanye Pasangan Dulmusrid Sazali (Dulsaza) saat Pemilu Tahun 2017 yang lalu. Pengentasan masalah kemiskinan yang dimana Aceh Singkil harus bisa lepas dari predikat termiskin.”

Ketua DPRK Aceh Singkil yang juga politisi Partai Golkar saat dikonfirmasi reporter topmetro.news | topmetro.news

Salah satu contoh memulai mengefisienkan pengeluaran daerah, yakni mengenai mobil dinas yang dia dengar akan diganti. “Kalau memang masih layak mobil lama itu dipakai, saya tidak akan menerima mobil ketua DPRK itu diganti,” imbuhnya.

“Yang diagendakan pada anggaran tahun 2020 mengenai pembelian mobil dinas ketua dewan bisa kita efisienkan. Agar dana pembelian mobil dinas tersebut kita gunakan dalam mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

“Intinya hal-hal yang tidak penting itu semua akan kita efisienkan. Kalau ada output saat melakukan dinas luar, itu harus jelas,” tegasnya.

reporter | Rusid Hidayat Berutu

Related posts

Leave a Comment