TOPMETRO.NEWS – DPRD Sumut telah memanggil pengelola go jek dan grab. Namun anehnya, perwakilan jasa transportasi online yang hadir tersebut merahasiakan terhadap data jumlah armada yang beroperasi selama ini di Kota Medan. Hal tersebut membuat anggota DPRD Sumut merasa geram
Dalam rapat di DPRD Sumut tersebut juga hadir perwakilan dari Poldasu, Polrestabes Medan dan Dinas perhubungan (Dishub) Provinsi dan Kota Medan.
“Pak kalau tak kuasai lebih bagus bilang tak kuasai nanti jadi repot rapatnya kalau tak berkompeten bilang tak berkompeten. Masak soal jumlah harus rahasia, dan kami harus koordinasi dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk jumlah go-jek dan grab di Kota Medan, dari mana jalannya,” ujar Sarma Hutajulu sekretaris Komisi E DPRD Sumut selaku pimpinan rapat mengenai transportasi online, Rabu (5/4) diruang aula DPRD Sumut.
Pada prinsipnya semua pihak mendukung keberadaan trasportasi yang nyaman, sebut politisi PDIP ini dalam raat yang didamping Syamsul Qadri selaku Wakil Ketua, dan anggota Hanafiah Harahap dan Ramses Simbolon, sehingga diupayakan bagaimana jasa transportasi online ini dapat diterima di Kota Medan.
“Tapi kalau tak kooperatif begini, Dishub juga akan direkomendasikan, kerahasiaan yang dibuat go-jek dan grab semakin menidak jelaskan mereka dan akan membahayakan bagi kita masyarakat selaku pengguna,” serunya kembali.
Belum lagi dala, keterangannya, grab maupun go-jek menyatakan belum menerima surat penghentian operasional dari Dishub.
”Jadi soal tehnologi adalah sebuah keniscayaan yang a bisa ditolak, tapi ga salah juga harus mampu penuhi kaidah yang ada sepeti pengurusan izin,” ucapnya kembali.
Adapun, sebelumnya Azis Hasibuan selaku public relation PT Go-jek Indonesia menerangkan sejak beroperasinya go-jek di Kota Medan pada April 2016 khusus kantor pihaknya telah menyiapkan pegurusan izin, karena untuk ijin usaha (aplikasi online) pihaknya mendapat ijin dari Kemnkominfo.
Sedangkan untuk roda dua,”Kita masih nunggu arahan pemerintah pusat, artinya kita masih koordinasi dengan kemenkominfo dan kemenhub yang sampai saat ini masih proses, karena memang kita bukan perusahaan transportasi tapi perusahaan aplikasi yang dimana ijin kita dikeluarkan kemenkominfo,” terangnya.
Namun, ketika menyinggung jumlah unit armada yang beroperasi di Kota Medan, Azis memastikan hal tersebut tidak dapat diutarakannya.
”Karena, perusahaan kita tertutup, angka yang bisa saya berikan adalah angka nasional di 250 ribu kenderaan, kenapa saya hanya beri angka nasional karena ini sifatnya kerahasiaan,”tegasnya yang selanjutnya mendapat sorakan dari yng hadir di aula DPRD Sumut.
Hal senada disampaikan Indra Aditya selaku operasional Grab di Medan bahwa pihaknya juga tidak berwnenag dalam menjawab angka operasional dari grab di Kota Medan.”Kenapa kita tak bisa sebut jumlah armada, karena kita diundang bersama competitor,”ungkapnya yang juga disambut suara riuh diruangan.
Akibatnya Sarma Hutajulu ikut terbawa panasnya situasi ruangan, secara tegas menyatakan dengan kehadiran pihak jasa tramsportasi khusus online ini berarti sudah harus siap memaparkan berbagai hal termasuk jumlah armada yang menjadi pertanyaan, mesti harus dirahasiakan.
“Memang kami tak akan paksa dengan jawban go-jek dan grab, itu hak bapak-bapak, tapi dengan semakin minim beri informasi kami ragukan kehadiran grap dan gojek di Kota Medan. Dengan dua jenis online ini kita tahu keberadaannya harus segera diambil sikap,”tegasnya.
Kondisi memanas, setelah Indra Aditya selaku operasional Grb menyatakan pernah meneima audensi dikantornya yang terdiri dari rombongan Dishub, Kepolisian dan BPPT, tepatnya pada bulan Oktober 2016 lalu, yang ternyata mendapat bantahan langsung dari Dirlantas Poldasu AKBP Sujarno,”Ketahuan bohongnya, kami dating kesana untuk ngecek , karena banyak masalah disana. Karena kalian jungkir balik kami. Agak dongkol juga saya dengan pernyataan dia, nanti dikira orang-orang ada udang dibalik peyek,”serunya keras.
Saat kami mengunjungi kantor Grab, diakui Sujarno manajemen tersebut selalu berputar-putar dalam memberi keterangan yang diinginkan petugas saat itu.”Kami kepolisian bingung, sempat emosi saya, mau ditangkap dan periksa masih ditelusuri pidana atau perdata,”pungkasnya.(TM/uck)
