topmetro.news – Terkait polemik akreditasi kampus lulusan tahun 2013, untuk CPNS 2019 ini, Direktur Akbid Medica Bakti Persada (MBP) Kota Subulussalam Yenni Kurniawati SST MKes CHt, akan mempertanyakannya ke pihak terkait. Yakni BKPSDM Subulussalam yang dinilai mempersulit alumni kampusnya.
“Saya akan jelaskan ke pihak BKPSDM Subulussalam soal akreditasi lulusan 2013. Jika pihak terkait juga tetap mempersulit anak alumni kita, saya akan surati LLDikti menindaklanjutinya,” tegas Yenni kepada topmetro.news.
Dirinya mengaku heran, karena tidak semestinya pihak BKPSDM Subulussalam mempermasalahkan akreditasi kampus mereka. Sementara daerah lain tidak pernah mempersulit mengenai hal itu.
Sikap BKPSDM Subulussalam
Dia pun mempertanyakan sikap BKPSDM Subulussalam yang menolak pelamar tamatan di bawah tahun 2013, hanya karena faktor akreditasi baru keluar di tahun 2014.
Sebelum akreditasi, kata Yenni, pihak kampus telah melakukan perpanjangan izin di tahun 2012. Dilanjutkan pengajuan akreditasi kampus ke BAN-PT pada saat itu.
Namun, katanya, karena banyaknya perguruan tinggi yang sedang diakreditasi, Akbid Medica Bakti Persada belum mendapat kesempatan akreditasi waktu itu.
“Sehingga syarat seperti borang sudah dikirim ke BAN-PT, yang sekarang beralih menjadi LAM-PT Kes,” urai Yenni.
Ditambahkannya, pada tahun 2013 terbit surat dengan Nomor 160/E/AK/2013 dari Direktorat Pendidikan Tinggi tertanggal 1 Maret terkait izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi. Surat tersebut pun menjadi pegangan pihak kampus.
Yenni menjelaskan, keterlambatan proses akreditasi juga disebabkan adanya peralihan waktu itu. Yakni dari BAN-PT ke LAM-PT Kes.
Terkait masalah ini, upaya konfirmasi kepada Kepala BKPSDM Subulussalam belum berhasil dilakukan, karena yang bersangkutan tidak berada dikantor. Ketika topmetro.news mencoba melalui sambungan telepon, juga tidak diangkat.
reporter | Rinto Berutu
