topmetro.news – Raker DPRD Kota Medan digelar selama tiga hari di Nigara Hotel Parapat, Simalungun, Rabu (11/12/2019). Raker dibuka Plt Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi.
Dalam sambutannya, Akhyar Nasution mengharapkan sinergi antara legislatif dengan eksekutif lebih ditingkatkan lagi di segala lini. Untuk urusan legislasi, Akhyar mengatakan tantangan ke depan semakin berat, utamanya mengenai investasi. “Masalah investasi ini sangat perlu dicermati. Sektor ekonomi tetap berkembang, tapi konsumsi migas mahal,” katanya.
Untuk urusan budgeting, sebut Akhyar, pemko dan DPRD bersama-sama memplot dan merumuskan mata anggaran untuk pembangunan. Dalam hubungan controling, sambung Akhyar, pihaknya minta DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif.
“Kita harus tetap bersatu, karena Medan Rumah Kita,” tegas Akhyar.
DPRD Medan dan Pemko
Sementara Ketua DPRD Kota Medan Hasyim berharap sinergitas antara anggota DPRD Medan dengan plt walikota serta OPD di lingkungan Pemko Medan semakin ditingkatkan. “Ini perlu. Agar percepatan pembangunan Kota Medan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
“Raker ini disusun untuk pedoman bagi alat kelengkapan DPRD Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan DPRD Kota Medan No. 1 Tahun 2018 tentang peratuaram tata tertib. Pedoman bagi penyusunan rencana keuangan Sekretariat DPRD Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Alat ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja, pengkjian, dan peningkatan kinerja DPRD Kota Medan,” paparnya.
Kepada anggota DPRD Kota Medan, Hasyim, berharap hasil raker nantinya semakin menguatkan para anggota dewan untuk berbuat. “Kita dipilih oleh rakyat. Sudah sewajarnya kita berbuat untuk rakyat. Masyarakat Kota Medan akan tetap melihat kinerja kita. Kita harus mendengar aspirasi masyarakat yang ada. Agar bisa kita perjuangkan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya Sekwan Drs Abdul Azis melaporkan, Raker DPRD Kota Medan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember 2019. Narasumber di antaranya, BPK RI, Kejati Sumut, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
reporter | Jeremi Taran
