topmetro.news – Seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Sumut diharapkan dapat segera menerapkan Aplikasi CMS Non SP2D (Cash Management System Non Surat Perintah Pencairan Dana). Aplikasi online ini ditujukan bagi OPD untuk memenuhi kebutuhan transaksi nontunai yang diluncurkan November 2019 lalu.
Penerapan transaksi nontunai yang saat ini sedang digencarkan pemerintah pusat dan daerah. Ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan keuangan daerah serta sejalan dengan upaya pencegahan korupsi.
“Jadi kita harapkan pada triwulan pertama 2020 ini semua OPD sudah menerapkan CMS Non SP2D untuk pengelolaan keuangannya masing-masing. Saat ini sudah ada 13 OPD yang menerapkan,” kata Sekdaprov Sumut R Sabrina saat membuka sosialisasi peningkatan CMS Non SP2D di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (29/1/2020).
Setelah seluruh OPD Pemprov Sumut menerapkannya, Sabrina mengharapkan agar kabupaten/kota juga ikut menerapkannya. Sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, akurat, efisien dan akuntabel dapat terwujud di Sumut.
“Saya berharap agar program ini dapat memberikan peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya mempermudah pengelolaan keuangan. CMS juga dapat mencegah korupsi dan kerugian dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembangunan Provinsi Sumut yang kita cintai ini,” ujar Sabrina.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael Sinaga menyampaikan, pengelolaan keuangan tidak hanya sampai pada transformasi transaksi tunai ke nontunai. Selanjutnya, Pemprov Sumut akan mengembangkan integrasi pembayaran pajak secara online. “Kita harapkan Sumatera Utara terdepan dalam implementasi CMS ini,” kata Ismael.
Izin CMS Non SP2D
Pimpinan Cabang Koordinator Medan Bank Sumut Julian Helmi Lubis mengatakan, Aplikasi CMS Non SP2D telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Julian juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang telah bekerja sama dengan PT Bank Sumut dalam pelaksanaan transaksi nontunai.
“Harapan kami juga agar seluruh OPD di Pemprov Sumut dapat mengimplementasikannya agar tercipta Sumatera Utara Bermartabat. Kami akan mendukung memaksimalkan pelayanan transaksi yang mudah dan efisien kepada stakeholder yaitu Pemprov Sumut,” kata Julian.
Turut hadir Kepala OPD Pemprov dan bendahara di lingkungan Pemprov Sumut yang menjadi peserta sosialisasi.
reporter | Erris JN
