topmetro.news – DPRD Sumut, Pemkab Karo, dan DPRD Karo, sepakat menemui Menteri PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) di Jakarta, guna mendesak pengalokasian pembangunan jalur sejajar jurusan Berastagi – Sibolangit – Tuntungan – Medan di APBN. Tujuannya mengatasi kemacetan jalan utama Medan – Berastagi yang semakin parah.
Kesepakatan tersebut diputuskan dalam pertemuan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan. Pertemuan digelar, Jumat (21/2/2020), di ruang kerja Ketua DPRD Sumut.
“Dari laporan Ketua Komisi D DPRD Sumut kepada pimpinan dewan, telah menjadualkan rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sumut Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumut, Bupati Karo, Bupati Deliserdang dan DPRD Karo pada awal Maret ini. Guna membahas rencana pembangunan jalur sejajar tersebut,” ujar Baskami.
Untuk tahap selanjutnya, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut ini, Komisi D bersama sejumlah instansi terkait disebut di atas akan melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan jalan sejajar. Selanjutnya menemui Menteri PUPR di Jakarta, untuk mengusulkan pengalokasian anggarannya ditampung di APBN 2021. Atau di P-APBN 2020.
“Jadi, kita di lembaga legislatif sangat mendukung rencana membuka jalur sejajar tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Mengigat jalan utama Medan – Berastagi saat ini sudah tidak mampu lagi menampung arus kendaraan. Sehingga kerap menimbulkan kemacetan yang sangat parah,” tandas Baskami.
Harapan Bupati Karo
Sebelumnya Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengharapkan adanya kolaborasi antara DPRD Sumut, Pemkab Karo, DPRD Karo, Pemprov Sumut dan BBPJN Wilayah I Sumut untuk memperjuangkan pembangunan jalan sejajar ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR di Jakarta.
“Usulan pembangunan jalan sejajar ini sangat mendesak. Untuk mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi yang semakin hari semakin parah dan meresahkan masyarakat. Sehingga besar harapan Pemkab dan DPRD Karo, agar DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut ikut mendukungnya,” ujar Bupati Karo.
Menurut Terkelin, berkas-berkas usulan pembangunan jalan sejajar ini telah disampaikan ke Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maupun DPRD Sumut. Hendaknya bisa disahuti agar terketuk hati pemerintah pusat merealisasikannya rencana jalan negara itu sebagai solusi tercepat mengatasi kemacetan.
“Dari hasil survei kita ke lapangan, jalur sejajar Berastagi – Sibolangit – Tuntungan-Medan ini panjangnya mencapai 55,8 km. Persis sejajar dengan jalur utama Medan-Berastagi dan sangat strategis sebagai jalur akses ke Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional,” tandas Bupati Karo.
Kondisi jalan saat ini, tambah Bupati Karo, jalan sepanjang 55,8 km tersebut telah dibuka. Dan sebahagian sudah diaspal beton dari Simpang Tuntungan – Sibolangit dan bisa tembus ke Bumi Perkemahan Pramuka Bandarbaru. Akan tetapi belum tersambung dari Sibolangit ke – Berastagi (masih jalan tanah) yang panjangnya lebih kurang 6 km, karena berada dalam kawasan hutan.
Pelepasan Kawasan Hutan
Untuk menindaklanjutinya, ujar Terkelin, Pemkab Karo sangat berharap adanya dukungan dari DPRD Sumut, agar Dinas BMBK Sumut terus melanjutkan studi pembangunan jalan sejajar dimaksud dari Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit Deliserdang menuju Berastagi. Agar akses jalan itu bisa segera mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi.
Selain itu, tambah Terkelin, untuk pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan sepanjang 6 km tersebut, diharapkan dapat segera disetujui. Sehingga jalur sejajar bisa segera dibangun dan dimulai pada 2021. Agar lalu-lintas masyarakat dari enam kabupaten (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Deliserdang, dan sebagian Provinsi Aceh) bisa kembali lancar.
reporter | FP Pinem
