topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mengajak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Sumatera Utara segera membahas pengalokasian anggaran di APBD Sumut untuk keperluan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan Virus Corona atau Covid-19.
“DPRD Sumut, TAPD Provsu, dan Gubernur harus segera membahas anggaran yang diperlukan untuk melawan Covid-19. Karena masa status keadaan darurat wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia diperpanjang hingga 91 hari ke depan,” ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (29/3/2020), di Medan melalui telepon.
Menurut Baskami, dana Rp18 miliar yang sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2020 untuk menanggulangi dana bencana tanggap darurat non-alam kelihatannya tidak mencukupi atau terlalu sedikit. Sehingga perlu penambahan.
“Jika pihak eksekutif sudah menetapkan besaran anggaran penambahannya, DPRD Sumut melalui Banggar (badan anggaran) akan membahas bersama TAPD yang dihunjuk Gubernur. Karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan guna pencegahan penyebaran wabah Virus Corona di wilayah Sumut. Agar tidak semakin meluas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Baskami juga minta eksekutif-legislatif harus fokus membahas rencana anggaran yang diutamakan untuk kebutuhan APD (alat pelindung diri) tenaga medis, puskesmas-puskesmas, dan rumah sakit sebagai garda terdepan melayani warga ODP, PDP, dan yang positif.
Puskesmas dan Virus Corona
Menurut Baskami, puskesmas juga harus bisa mendeteksi ketika ada warga yang datang. Juga harus bisa mengedukasi warga yang awam soal Virus Corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi global itu. Sehingga puskemas sudah bisa menyiapkan dan memberikan rujukan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Terkait penggunaan anggarannya, Baskami Ginting mengingatkan, DPRD Sumut akan menjaga dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan.
“Kita minta supaya semua penggunaan anggaran dipergunakan dengan baik. Jangan coba-coba ada berbuat penyimpangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Semua aparat penegak hukum dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut dengan ketat,” tegasnya.
reporter | FP Pinem
