topmetro.news – Proyek pengerjaan Live Streaming Komimfo Provinsi Sumatera Utara di ruang Sumut Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumatera Utara yang bernilai ratusan juta rupiah terkesan dipaksakan dan sarat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal itu dibuktikan dengan adanya pihak ketiga yang dipakai oleh Dinas Komimfo Pemprovsu untuk mengerjakan proyek ini.
Live Streaming Komimfo Sudah Sering Dilakukan
Padahal Pemprovsu sendiri memiliki fasilitas atau peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih baik di Infokom maupun di Biro Humas Setdaprovsu.
Miliaran rupiah anggaran yang disiapkan Pemprovsu untuk mendanai Smart Province dimasa kepimpinan Gubernur HT Erry Nuradi.
Artinya, Smart Province ini dibangun untuk ke depannya Pemprovsu bisa menghadirkan alat yang lebih canggih untuk berkomunikasi jarak jauh.
Selama ini proyek Live Streaming tetap dilaksanakan Dinas Infokom dan Biro Humas.
Pengelolaanya secara mandiri. Kegiatan sudah sering dikerjakan tanpa melibatkan pihak ketiga.
Salah contoh, ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) , Gubenur Sumatera Utara melakukan telekonfrence dengan para panitia Desk Pilkasa Kabupaten/Kota di lantai 6 Kantor Gubenur Sumatera Utara.
Ironisnya lagi, anggaran yang dipakai Dinas Komimfo Provsu untuk membangun Smart Province yang dinyatakan canggih dalam angka miliaran rupiah terkesan sia-sia dan tidak seperti yang diharapkan semua pihak.
Apalagi sampai harus mengeluarkan anggaran tambahan yang baru lagi untuk mendanai Live Streaming yang terkesan dipaksakan dan akal-akalan saja.
Namun, ketika pengerjaan Live Streaming ini dikonfirmas wartawan belum lama inii kepada Plt Kadis Komimfo Provsu H Ayub mengakui mereka ada memakai tenaga orang luar walau duakuinya tidak semua proyek ini di pihak ketiga kan.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena ada peralatan yang tidak dimiliki oleh Komimfo dan Biro Humas Pemprovsu . Namun dia berjanji akan menganggarkan pembelian alat yang tidak dimiliki itu dan ke depan pengerjaan Live streaming ini akan dikerjakan oleh tenaga pendukung infokom dan Biro humas.
Pengakuan Kadis Komimfo Provsu H Ayub ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Apakah benar peralatan ini tidak dimiliki atau ada kong-kalikong.
Lalu selama ini alat -alat apakah yang dimiliki Dinas Komimfo ?
Sumber I Erris JN
