topmetro.news – DPRD Sumut mendukung sepenuhnya dan mendorong Gubsu Edy Rahmayadi mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk penanggulangan Virus Corona atau Covid-19 di daerah ini.
Dukungan tersebut dinyatakan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Wakil Ketua DPRD Sumut H Harun Mustafa Nasution HA, Yasyir Ridho Loebis, Rahmansyah Sibarani, dan H Salman Alfarisi kepada wartawan, Jumat (10/4/2020), usai rapat unsur pimpinan dewan, Kamis (9/4/2020), di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Harun Mustafa dan Yasyir Ridho Loebis menyatakan, DPRD Sumut mendorong Gubsu segera mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar-besarnya. Karena kondisi Indonesia memasuki masa kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB (Pembataasan Sosial Berskala Besar), tentu Pemprovsu butuh anggaran cukup besar.
Menurut Harun Mustafa (politisi Gerindra), realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dapat dibenarkan. Dan DPRD Sumut mendukung langkah Pemprovsu merealokasikan anggaran OPD-OPD untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19, sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan.
Anggaran Besar
Karena, lanjut Baskami dari PDI Perjuangan dan Salman Alfarisi dari PKS, saat ini dan ke depannya, percepatan penanggulangan wabah Covid-19 di Sumut butuh anggaran besar, tidak hanya untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis. Tapi juga untuk semua sektor yang terdampak dari Covid-19. Baik sektor ekonomi maupun sosial masyarakat.
“Berapa banyak rakyat yang terdampak Covid-19, hilang penghasilan akibat kebijakan pemerintah tidak keluar rumah sebagai upaya melawan covid 19. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengantisipasi kemungkinan hal-hal terburuk terjadi,” ujar Salman.
Karena itu, tambah Rahmansyah Sibarani, DPRD Sumut mendesak Gubsu melakukan penyelamatan sosial masyarakat terdampak Covid dengan menggeser anggaran infrastruktur. “Seluruh anggaran yang nomenklaturnya tidak mendesak agar ditunda lelangnya untuk sementara waktu. Bila perlu pos infrastruktur yang tidak penting, agar dialihkan untuk percepatan penangulangan Covid-19,” anjur Rahmansyah.
Menurut politisi NasDem ini, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat. Terutama bagi yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing. Serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama pandemi Covid-19.
“Jika anggaran itu masih tidak cukup, DPRD Sumut siap nomenklatur anggaran kunker (kunjungan kerja) dewan dikurangi,” ujar Rahmansyah. Dia pun minta Gubsu menyampailan rincian penggunaan anggaran yang sudah disediakan, agar dapat diketahui berapa yang dibutuhkan dan peruntukannya.
Baskami maupun Rahmansyah mewanti-wanti, agar anggaran yang akan dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan tepat guna dan tepqt sasaran. Tidak jadi temuan. “Jangan ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan dalam situasi pandemi Covid. KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak menyelewengkan anggaraan penanganan Covid,” kata Baskami.
Jika dilakukan pergeseran anggaran OPD, tambah Yasyir Ridho (politisi Partai Golkar), konsekuensinya tentu program pembangunan Sumatera Utara akan tertunda. “Kita harus siap menunda pembangunan, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
reporter | Erris JN
