topmetro.news – Anggota Komisi E DPRD Sumut dr Poaradda Nababan SpOG mengusulkan kepada Pemprov Sumut untuk menggratiskan biaya pendidikan selama tiga bulan (terhitung April, Mei dan Juni). Hal itu guna membantu masyarakat yang perekonomiannya terpuruk akibat merebaknya Covid-19.
“Kita tahu, akibat Virus Covid-19, perekonomian masyarakat mulai ‘morat-marit’. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mulai susah. Apalagi ditambah biaya sekolah anak-anaknya,” ujar Poaradda Nababan kepada wartawan, Selasa (14/4/2020), di Medan melalui telepon.
Berkaitan dengan itu, Poaradda meminta Pemprov Sumut cq Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera menggratiskan biaya sekolah untuk SMA/SMK sederajat selama tiga bulan terhitung Bulan April hingga Juli 2020.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini yang mengeluh tidak mampu membayar biaya sekolah anak. Karena mereka tidak bekerja lagi sebagaimana biasanya. Kebijakan ‘stay at home’ membuat aktivitas ekonomi berhenti. Bahkan sudah banyak dirumahkan dari tempat mereka bekerja,” tandas Poaradda.
Dalam hal ini Poaradda mengetuk hati pemerintah guna membuat kebijakan untuk membantu masyarakat. Khususnya penanggulangan biaya sekolah anak-anak SMP maupun SMA.
“Untuk menanggulangi biaya sekolah gratis ini, gubernur bisa mengalihkan anggaran Dinas Pendidikan Sumut yang tidak begitu penting mensubsidi biaya sekolah anak didik tingkat SMA dan SMK swasta dan negeri di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” tandas Poaradda.
Peraturan Gubernur
Poaradda berharap, usul yang disampaikannya dapat didukung semua pihak. Dan Gubernur Sumut dapat segera melaksanakannya dengan segera membuat Pergub (Peraturann Gubernur) tentang biaya sekolah gratis. Sehingga beban masyarakat berkurang saat berdiam diri di rumah.
“Kita yakin Gubernur bisa menerimanya dan tentunya diikuti oleh para bupati/walikota se-Sumut agar menggratiskan biaya sekolah untuk SD dan SMP di wilayah mereka masing-masing. Dengan cara merasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan,” ujar Poaradda.
Menurut politisi vokal ini, di saat masyarakat susah, seharusnya para kepala daerah lebih perduli terhadap masyarakatnya. Seperti dengan menggratiskan biaya pendidikan melalui rasionalisasi anggaran dengan menghapus proyek yang tidak begitu penting.
reporter | FP Pinem
