topmetro.news – FPKS DPRD Kota Medan menilai sistem perencanaan anggaran Pemko Medan masih amburadul dan tidak profesional. Penilaian ini disampaikan Jurubicara FPKS Syaiful Ramdhan dalam penyampaian pendapat fraksi terhadap Ranperda Kota Medan. Disampaikan pada paripurna tentang LPj APBD TA 2019, Selasa (14/7/2020).
“Realisasi belanja daerah Kota Medan pada tahun 2019 adalah sebesar 5,05 triliun rupiah atau sebesar 80,27 persen juga tidak memberikan impresi yang baik sebagai sebuah kota dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Semakin menurunnya realisasi anggaran dari tahun sebelumnya menunjukkan masih banyak OPD yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya,” ucap Syaiful Ramadhan.
Bahkan dalam pembahasan, kata Syaiful, banyak OPD menyampaikan alasan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dianggarkan adalah karena adanya arahan/instruksi untuk melakukan efisiensi atau penghematan anggaran, waktu tender yang sudah mepet dan belum ada dasar hukumnya.
“Terkait hal ini, kami juga sangat menyesalkan dan heran. Mengapa defenisi penghematan anggaran menurut Pemerintah Kota Medan adalah dengan tidak merealisasikannya. Padahal sudah ditetapkan dan memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk direalisasikan. Menyikapi hal ini, kami menilai bahwa sistem perencanaan anggaran Pemerintah Kota Medan masih amburadul dan tidak profesional. Karena masih menganggarkan kegiatan yang tidak akan dilaksanakan,” tegas Syaiful.
Indikator Pemko Medan
Yang menjadi masalah, kata Syaiful kegiatan-kegiatan yang masuk dalam daftar efisiensi anggaran tersebut adalah program-program menyentuh langsung kepada masyarakat. Sementara kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni dan kurang bermanfaat justeru tetap dilaksanakan.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2019 kepada DPRD Kota Medan merupakan indikator penting dalam melihat kinerja Pemerintah Kota Medan dan seluruh jajarannya. Dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, pencapaian-pencapaian yang ada akan menunjukkan keseriusan atau tidak OPD dalam bekerja,” jelasnya.
FPKS juga menyoroti pendapatan sangat rendah pada sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Ini, katanya, harus betul-betul mendapat perhatian dari Pemko Medan. Bahkan FPKS mengusulkan agar parkir tepi jalan umum dibuat dengan sistem e-parking untuk meningkatkan realisasi PAD.
sumber | RELIS
