topmetro.news – DPRD Sumut menilai Bappeda Sumut (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Sumatera Utara) kurang proaktif ‘memacu’ pembangunan jalur sejajar Medan-Tuntungan-Kutalimbaru-Sembaikan-Laugedang-Berastagi, sebagai jalan alternatif. Sehingga mengurangi kemacetan jalan utama Medan-Berastagi. Akibatnya, sampai saat ini belum ada progressnya, padahal sudah lima tahun lebih diusulkan.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Wakil Ketua Dewan Salman Alfarisi, dan anggota Komisi D Mangapul Purba, Jubel Tambunan, Parlaungan Simangunsong, Ustad Syahrul Ependi Siregar, Jumadi, Wagirin Arman, Rony Reynaldo Situmorabg, Tangkas Manimpan L Tobing, Dedy Iskandar, dan Yuli Azmi dalam pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi, Bappeda Sumut, Kadis BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut) Effendi Pohan, Jumat (17/7/2020), di Berastagi.
“Kita minta Bappeda Sumut agar serius memperjuangkan pembangunan jalur alternatif sejajar ini. Sebab sudah lima tahun masuk dalam program Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo) maupun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Sumut serta Perpres terkait proyek KSN (Kawasan Strategis Nasional) menuju Danau Toba. Tapi progressnya masih jalan di tempat,” tandas Baskami.
Perpres Mebidangro
Bahkan Mangapul secara tegas mengatakan, Perpres (Peraturan Presiden) No. 62/2011 tentang Mebidangro yang penggeraknya di Sumut adalah Bappeda, harus lebih proaktif memperjuangkannya. Antara lain, dengan mengajukan berbagai persyaratan kepada instansi terkait. Sehingga jalur alternatif sejajar yang tujuannya mengatasi kemacetan parah jalur Medan-Berastagi dapat terlaksana.
“Keppres itu termasuk senjata pamungkas untuk melanjutkan sebuah proyek. Jika Bappeda tidak mampu menjalankannya, berarti dianggap gagal mengemban amanah. Kalau soal anggaran pembangunan jadi masalah, kita bisa sama-sama berjuang ke pusat meminta dana APBN,” ujar Mangapul.
Jubel, Parlaungan dan Wagirin Arman bahkan meminta Bappeda untuk segera menyurati Dinas Kehutanan. Tujuannya, meminta izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan dilintasi jalan alternatif sejajar sepanjang 11 km yang berada di perbatasan Karo dan Deliserdang.
Diakui Bupati Karo dan Kepala Bappeda Karo, kendala kelanjutan pembangunan jalan tersebut saat ini, akibat belum adanya usulan ke Dinas Kehutanan Sumut maupun Kementerian Kehutanan terkait pinjam pakai kawasan hutan. Sebab hingga saat ini belum ada kesepahaman antara Pemkab Deliserdang dengan Karo. Dan tidak mungkin Pemkab Karo jalan sendiri.
“Momen pertemuan ini bagi Pemkab Karo sangat berarti. Dan selalu siap berkolaborasi dengan wilayah Deliserdang sebagai pemangku kebijakan, bersama sama dengan DPRD Sumut, Dinas BMBK Sumut menggolkan jalur sejajar ini,” ujar Terkelin.
Usulan Jalan Alternatif
Sementara Kadis BMBK Sumut Effendi Pohan juga mengakui, soal usulan jalan alternatif ini juga sudah masuk di RPJMD 2018. Karena jalur tersebut sangat strategis untuk mengatasi kemacetan jalan utama Medan-Berastagi. Sebab selain jalannya juga datar, panjangnya hanya 55 km.
Diakui Effendy, menelisik jalur sejajar ini, ada hambatan sepanjang 6-7 km lagi seputaran Sembaikan-Laugedang. Yakni, karena masih jalan tanah dan bisa saja dikerjakan, melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus).
Akhirnya pertemuan itu disepakati dilanjutkan dengan mengundang Kepala Bappeda Sumut, Karo, Deliserdang, Binjai dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Sumut. Tujuannya, membahas kelanjutan pembangunan jalan alternatif sejajar. Sebab perwakilan Bappeda Sumut tidak bisa memutuskan terkait permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.
Sebelum pertemuan ditutup, Ketua Komisi D H Anwar Sani Tarigan mengatakan, jalur sejajar ini merupakan salah satu solusi yang dianggap paling potensial untuk mengurai kemacatan yang kerap terjadi di Jalan Medan-Berastagi. Apalagi jarak tempuh hanya memakan waktu 50-60 menit. Harus secepatnya direalisasikan.
reporter | Rafael M Putra Pinem
