topmetro.news – Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dikatakan, bahwa monopoli terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.
Demikian dikatakan pakar hukum Dr Abdul Hakim Siagian SH MH usai menjadi narasumber workshop mitigasi dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (24/7/2020).
Dikatakannya yang berhak menyatakan adanya praktik monopoli adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto. Oleh karena itu, lanjut Abdul Hakim, tujuan UU No. 5 Tahun 1999 ialah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian mewujudkan iklim usaha yang kodusif. Sehingga menjamin adanya kepastian berusaha. Selain itu, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Maka tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
“Sepanjang yang saya ketahui, hingga saat ini tidak ada praktik monopoli di PDAM Tirtanadi Sumut. Karena setiap pelaksanaan tender, baik tender bahan kimia maupun yang lainnya, tetap diumumkan ke publik baik melalui website maupun media. Sehingga tidak terdapat penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang pada satu perusahaan saja,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Lebih jauh dikatakannya, setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi. Antara lain, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Larangan Monopoli
Untuk itu sambung Abdul Hakim, dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam melakukan suatu perjanjian adalah, oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak Luar Negeri (LN). Selanjutnya, ada pun kegiatan yang dilarang sesuai Pasal 17 – 24 yaitu, monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi, dan persekongkolan.
Kegiatan workshop, yang diikuti oleh unsur kepala divisi, kepala bidang, kepala instalasi, kepala pelelangan serta yang lainnya selain menghadirkan Abdul Hakim Siagian sebagai narasumber juga Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesian (IAPI) Sumut Dr Ahmad Feri Tanjung SH MM Mkn. Acara dibuka Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut Feby Milanie.
“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta agar serius mengikuti workshop ini. Karena ini sangat penting sekali dalam melaksanakan tugas saudara-saudara. Karena selama pelaksanaan pelelangan apa pun, direksi tidak pernah mengarahkan kepada satu perusahaan. Untuk itu saya ingatkan ke depannya agar saudara-saudara bekerja dan berbuat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Dr Feby Milanie saat menyampaikan sambutan di hadapan peserta workshop.
reporter | Erris JN
[…] Untuk itu sambung Abdul Hakim, dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam,,,Baca Selanjutnya di http://www.topmetro.news […]