Bahas Penanganan Covid-19, Gubsu Minta Perhatian Pemerintah Pusat

topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta masukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat agar pandemi ini segera berakhir.

Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat pembahasan dan gambaran spesifik Covid-19 pada Sumut dengan Kepala BNPB Doni Munardo yang digelar secara virtual, Kamis (20/8/2020), di kediaman Gubernur Sumut Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda Sumut, Liaison officer (LO) BNPB untuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap serta para bupati/walikota se-Sumut.

Penanganan Covid-19 Dari Siang Hingga Malam

“Saya berharap, bukan lagi yang merah menjadi orange. Kalau bisa yang merah langsung menjadi hijau. Usaha kami dari siang sampai malam. Kita berjuang untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan kami pastikan kami menyayangi rakyat kami. Mohon petunjuk apa-apa yang bisa kami harapkan dari pusat, sehingga bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini.” Ucap Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Edy Rahmayadi mengatakan, pesatnya penyebaran Covid-19 Sumut antara lain karena letak geografisnya yang berbatasan dengan negara lain. Dan ini bisa saja salah satu penyebab penularan Covid-19.

“Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan,” katanya.

Hal yang sama juga Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar. Menurutnya, sumber daya yang ada pada Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai.

Bentuk Pemukiman atau Kampung

Dalam hal ini, Martuani menyarankan agar terlaksananya pemukiman atau kampung tangguh dari masyarakat bersama Kamtibmas dan Babinsa. Untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan pada daerahnya masing-masing.

“Kemudian kita bekerja sama dalam hal ketahanan pangan agar tidak berdampak pada sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena Sumut ini termasuk 8 provinsi yang masuk zona merah. Maka perlu perhatian pemerintah pusat dalam penanganan ini,” katanya.

Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah melalui Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito menyarankan, untuk penanganan Covid-19 segara meningkatkan patroli sacara masif terus menurus antara TNI, Polri dan Satpol PP.

Siapkan Lima Ribu Personel

“Kami menyiapkan 5. 000 personel dan begitu juga Polri. Kami siap membantu. Kepada bupati dan walikota, Pergub ini sudah ada dan saya minta dipatuhi. Serta pelaksanaanya, agar terjadi kesinambungan dalam pencegahan,” katanya.

Sedangkan pada akhir diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bahwa Indonesia di zaman kolonial Belanda juga pernah mengalami musibah wabah. Dari pengalaman sejarah 102 tahun yang lalu, dapat dipetik pelajaran pada saat ini, yakni penerapan perubahan prilaku pada masyarakat.

Baca Juga: Tingkatkan Penanganan Covid-19, Pemkab dan Polres Sergai Gelar Rakor

“Pemerintah kolonial dulu mereka fokus pada medis, namun mereka melakukan upaya lain yakni perubahan prilaku. Dalam melakukan perubahan prilaku ini adalah keteladanan yang gubernur harapkan dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Saat ini dijelaskan Doni, Indonesia dihadapkan pada perang total terhadap Covid-19. Langkah untuk mengajak orang lain dan berusaha patuh pada protokol kesehatan. Sementara sanksi hukum adalah jalan terakhir untuk melakukan tindakan.

Kontribusi Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19

“Kita berharap kompenen masyarakat berkontribusi dalam mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19. Kami tetap akan meberikan perhatian yang sama sesuai dengan perintah presiden untuk memprioritaskan 8 provinsi yang berada pada zona merah,” katanya.

Ke depan, Doni juga mengajak untuk bagaimana memikirkan Rumah Sakit (RS) agar tidak terisi penuh. Ini guna melindungi dokter dan perwat dalam melaksanakan tugasnya.

“Medis itu benteng terakhir, bukan benteng terdepan. Kita harus berupaya melindungi mereka dengan mencari solusi RS itu tidak penuh. Mereka bekerja tidak begitu berat sehingga mengurangi risiko mereka terpapar,” katanya.

Menurut Doni perubahan prilaku ini sangat penting menghadapi perang panjang, karena tidak tahu sampai kapan penemuan vaksinnya. Sementara vaksin yang sudah ada sampai saat ini masih dalam tahap uji coba.

Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, Kadis Sosial Sumut Rajali dan Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.

Penulis | Erris JN