topmetro.news – FPKS DPRD Medan minta pemko meminimalisir anggaran yang bersifat seremonial dan memfokuskan anggaran terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Kesejahteraan guru honorer pun jadi sorotan mereka.
Hal itu dikatakan Jubir PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap ranperda tentang Rencana Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020, Senin (7/9/2020).
“Dari sisi belanja, anggaran belanja ditargetkan turun sebesar Rp991,5 miliar. Kami berharap penurunan anggaran belanja daerah ini tidak menggangu program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta perbaikan infrastruktur Kota Medan. Kami tidak ingin penurunan anggaran belanja beralih untuk kegiatan yang sifatnya seremony serta tidak berdampak secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk sektor belanja, FPKS juga menyoroti bantuan hibah yang menurun sangat signifikan. “Belanja bantuan hibah terjadi penurunan yang sangat signifikan. Yaitu sebesar 180,18 miliar rupiah lebih menjadi 127,65 miliar lebih,” katanya. Penurunan ini, katanya jangan menjadikan Pemko Medan menurunkan honor para guru honorer.
Fraksi PKS DPRD Medan mendorong jumlah honor guru harus lebih meningkat. Khususnya yang telah melakukan pengabdian sebagai guru honorer cukup lama. Mereka berkomitmen terus mendorong agar guru honorer meningkat kesejahteraannya.
Guru Honor dan BPJS
Ke depan, FPKS juga mengusulkan agar guru honorer dan keluarga wajib masuk BPJS PBI, yang dananya menjadi tanggungan APBD Medan. “Kami mengusulkan hal tersebut karena beberapa alasan. Yakni, jumlah honor yang diterima guru honor sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya sebagai guru. Lalu, pembayaran honor tidak setiap bulan melainkan setiap enam bulan sekali. Dengan pendapatan yang minim, kami meyakini mereka tidak mampu untuk membayar iuran BPJS kelas 3 secara mandiri untuk keluarganya,” bilangnya.
Fraksi PKS juga minta Plt Walikota Medan memasukkan guru Madrasayah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), penggali kubur, bilal jenazah guru maghrib mengaji, khatib Jum’at, pengurus badan kemaksmuran masjid yang kurang mampu, para imam rawatib, ustadz dan ustadzah sebagai penerima BPJS PBI.
Sementara dari sektor pendapatan, FPKS juga menyoroti sejumlah hal terkait target pada PAPBD 2020 yang turun. Meskipun, FPKS maklum karena adanya Pandemi Covid-19. “Target pendapatan dari sektor pajak daerah mengalami penurunan sebesar 585,3 miliar rupiah menjadi 1,35 triliun rupiah lebih. Penurunan ini sangat besar sekali. Namun kami memberikan apresiasi dari sembilan jenis pajak daerah yang ada pajak penerangan jalan mengalami kenaikan. Yang mengindikasikan bahwa pos pada sektor pajak daerah mengalami kinerja yang positif,” tandasnya.
Namun, FPKS DPRD Medan masih mendapati lampu penerangan jalan umum banyak yang padam karena tiang dan bola lampunya telah rusak. Mereka mengusulkan Pemko Medan membuat laporan perbaikan lampu berbasis aplikasi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan perbaikan lampu jalan yang rusak.
FPKS DPRD Medan juga mendorong Pemko Medan merealisasikan pendapatan dari sektor parkir yang telah mengalami perubahan Rp22,1 miliar lebih. Mereka tidak ingin nanti pada saat pembahasan realisasi anggaran ini jauh dari target.
reporter | Thamrin Samosir
