topmetro.news, Medan- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim. Menurut Bobby, kasus tersebut kembaliu mencoreng tata kelola pemerintahan daerah dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Pertama, yang sangat disayangkan ini kembali terjadi penangkapan oleh KPK pada bupati Langka Ini sangat disayangkan. Yang terkorbankan adalah masyarakat. Yang menjadi korban utama karena uang yang digunakan ini adalah uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi,” kata Bobby saat memberikan keterangannya, Senin (6/7/2026).
Menyikapi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Langkat, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Ia mengungkapkan, Sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya diputuskan agar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati,” ujarnya.
Kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat juga dinilai Bobby menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan. Menurutnya, perbaikan sistem memang harus dilakukan, namun faktor integritas individu tetap menjadi penentu utama.
“Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus,” tegasnya.
Bobby juga memberikan pesan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, bukan semata-mata melayani pimpinan.
“Saya sampaikan khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, melapornya kepada pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu yang tidak boleh terjadi. Sistem seperti itu harus bisa dibangun di Langkat,” katanya.
Saat ditanya mengenai dugaan adanya tanda-tanda sebelum OTT terjadi, Bobby enggan memberikan komentar lebih jauh dan meminta pertanyaan tersebut diarahkan kepada pejabat yang kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
Namun demikian, ia mengakui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebenarnya telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pemerintah daerah apabila menemukan hal-hal yang dianggap janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang pasti kami di provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada hal-hal yang kami rasa janggal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, bahkan secara satir. Itu sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali,” ungkap Bobby.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini telah melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota, termasuk memberikan masukan apabila terdapat indikasi persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Kasus OTT yang menjerat Bupati Langkat kini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat pentingnya penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur negara agar praktik korupsi tidak kembali terjadi dan pembangunan daerah tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
Penulis I Erris
