topmetro.news, JAKARTA – Sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atau yang akrab disapa Don Dasco menjadi sorotan di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang selama ini kerap tampil memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan strategis nasional itu kini justru dipertanyakan kehadirannya.
Sorotan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, yang juga Inisiator Sumatera Connection. Menurutnya, Don Dasco selama ini terlihat aktif menggelar berbagai pertemuan penting, mulai dari persoalan perbankan BUMN, koordinasi politik dan keamanan bersama Kapolri serta Panglima TNI, hingga menerima audiensi kelompok masyarakat.
Bahkan, Don Dasco juga pernah mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama CEO Danantara Indonesia ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam pada Oktober 2026. Rangkaian aktivitas tersebut, menurut Sutrisno, menunjukkan besarnya perhatian Dasco terhadap berbagai persoalan nasional. Namun, ia mempertanyakan mengapa belum ada penjelasan terbuka dari Dasco terkait polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sutrisno menilai, persoalan yang menyangkut keamanan dan keselamatan kepala negara semestinya mendapat perhatian serius dari para pimpinan lembaga negara. Ia mempertanyakan apakah Don Dasco telah mengetahui persoalan tersebut sebelumnya atau justru masih menunggu perkembangan dan penjelasan resmi dari pihak berwenang. Pertanyaan itu, menurutnya, penting dijawab agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Publik menanti penjelasan Don Dasco. Selama ini, berbagai persoalan penting selalu mendapat tanggapannya. Namun, ketika muncul polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, publik justru bertanya-tanya ke mana suara Don Dasco,” tegas Sutrisno.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka, berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan resmi. Menurutnya, persoalan dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.
Penulis | Erris
