topmetro.news – Komunitas Jurnalis Independen (KJI) menyatakan bahwa pada prinsipnya tetap akan menyambut positif setiap ide maupun program yang sudah dan baru akan dilakukan Bupati Batubara Ir Zahir MAP. Namun hendaknya tidak berbentuk aji mumpung. Atau tidak mengandung unsur KKN maupun sebagai sarana dan azas bagi-bagi kue kepada kelompok tertentu.
Oleh karenannya, terkait kebijakan positif yang baru sebatas wacana ataupun program nyata dapat direalisasikan dalam kurun waktu beberapa bulan sesudah Ir Zahir MAP secara defenitif resmi dilantik sebagai Bupati Batubara, terus saja banyak menimbulkan kontroversi. Dan masih menyisakan beragam tanda tanya.
Untuk itulah KJI melalui ketua umumnya, Sultan Aminudin, menilai bahwa informasi atas segala program yang sudah dilaksanakan Bupati Batubara, begitu tertutup. Atau masih terkesan disembunyikan. “Banyak program maupun rencana yang dilakukan oleh bupati terkesan begitu sangat tertutup. Contohnya mulai dari pembentukan TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan). Lalu pembagian 88 unit rumah komunitas bantuan dari Kemenpera RI. Hingga pengiriman ke 27 orang yang katanya mendapat pelatihan di Bogor dan Bandung,” sebut Sultan Aminudin.
“Soal pembentukan TBUPP misalnya. Tiba-tiba saja nama-namanya sudah diumumkan dan di dalam timnya rata-rata orang dari luar daerah. Perekreturannya tanpa kepanitiaan seleksi dan tanpa fit and profer test atau uji kelayakan. Lalu program rumah komunitas bantuan dari Kemenpera RI yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak Dinas Perkim Batubara sebagai koordinator. Soal program rumah komunitas ini pun diduga begitu syarat akan kepentingan bisnis perorangan. Dan ajang politik balas budi,” ungkapnya.
Soroti Peserta Pelatihan
Lebih jauh, kembali Sultan menyoroti tentang program pengiriman peserta pelatihan. Disebutkan, bahwa sebanyak 27 orang sudah pun mengikuti pelatihan di Pulau Jawa. Maka terkait itu Sultan pun mengatakan, seharusnya bupati sejak awal terbuka kepada publik soal perekrutan dimaksud.
“Namun yang lebih aneh lagi, kenapa malah kepulangan ke 27 orang itu saja yang secara tiba-tiba digembar-gemborkan. Sedangkan sewaktu perekrutan dan keberangkatannya kemarin dilaksanakan secara senyap-senyap saja. Atas dasar itu maka bisa saja kita anggap ini merupakan salah satu indikasi dari bentuk praktik KKN (nepotisme-red). Karena ke 27 orang yang sudah mengikuti pelatihan itu sendiri tidak jelas asal usulnya. Dan perlu dipertanyakan apakah mereka semua memang putra putri asli Batubara,” pungkasnya.
“Kami warga Batubara berhak mendapatkan semua keterbukaan informasi publik. Kalau program baik itu tidak perlu dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Kami juga harus tahu mereka itu siapa. Soalnya hal semacam ini sudah sering dijadikan ajang mainan pejabat setempat. Atau dibuat sebagai alat politik balas budi kepada pihak-pihak tertentu,” sambungnya, dengan nada geram.
Selanjutnya Sultan Aminudin merasa khawatir, program persiapan SDM yang terampil dan mandiri di Batubara bersifat kamuflase semata. Pasalnya niat membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pun disinyalir hanya akan menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Sedang peserta yang mengikuti pelatihan di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara, disangsikan cuma diisi anak-anak dari orang-orang dekat dan disukai Bupati Batubara saja.
reporter | Bima
