topmetro.news – Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengigatkan, Pemprov Sumut agar jangan terlalu gegabah memulangkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Malaysia ke kampung halamannya masing-masing. Semua harus diisolasi selama 14 hari di Medan.
Hal itu demi mencegah penyebaran Virus Corona ke sejumlah daerah di Sumut.
“Jika ada TKI yang sudah pulang ke kampungnya sebelum diisolasi selama 14 hari, Pemprov Sumut sebaiknya menjemput kembali para TKI dari Malaysia yang sudah dipulangkan tersebut. Hal ini jangan dianggap sepele. Karena menyangkut pencegahan Virus Covid-16,” ujar Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Minggu (12/4/2020) melalui telepon di Medan.
Rahmansyah mencontohkan beberapa lokasi yang bisa menjadi tempat isolasi bagi para TKI dari Malaysia. Misalnya, Asrama Haji Medan, Wisma Atlet Jalan Pancing Medan, eks Bandara Polonia, dan tempat lainnya. Pemprov Sumut juga punya anggaran untuk melakukan isolasi terhadap TKI itu selama 14 hari.
Masyarakat Resah
Berdasarkan laporan masyarakat kepada politisi Partai NasDem ini, masyarakat di daerah asal para TKI dihantui rasa ketakutan. Warga resah jika para TKI dari Malaysia tersebut langsung dipulangkan ke kampung halaman mereka, sebelum dikarantina terlebih dahulu.
Bagi Rahmansyah, rapid test yang digunakan untuk memeriksa para TKI belum cukup untuk membuktikan seseorang terpapar Virus Corona atau tidak. Sehingga perlu dilakukan isolasi selama 14 hari.
“Ada imbauan secara nasional untuk tidak pulang kampung. Pemprov Sumut hendaknya mematuhi imbauan tersebut, dengan mengkarantina masyarakat terlebih dahulu, jika ingin pulang kapung,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Rahmansyah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak takut, jika nantinya para TKI itu dipulangkan setelah diisolasi atau dikarantina selama 14 hari di Medan. Tentunya disertai surat keterangan dari Tim Gugus Tugas yang menyatakan para TKI sehat.
“Terlalu besar resikonya kalau para TKI asal Malaysia ini langsung dipulangkan ke kampung halamanya, sebelum dikarantina selama 14 hari di Medan. Kita kuatir masyarakat akan melakukan penolakan secara tegas,” ujar anggota dewan Dapil Wilayah Tapanuli itu.
reporter | FP Pinem
