topmetro.news – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya dapat informasi mengenai rencana parpol lain yang ingin merapat ke Koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019.
“Tadi ada yang menginformasikan. Ya Insya Allah ya,” kata Hasto.
Secara tidak langsung, Hasto juga menyampaikan, bawah Koalisi Joko Widodo terbuka dengan partai mana pun yang ingin bergabung. Hal itu, kata dia, karena Jokowi adalah sosok pemimpin yang merangkul dengan dialog, lalu diwujudkan dengan bekerja keras.
“Ya kita menerima itu. Namun sepenuhnya keputusan kami serahkan kepada Bapak Jokowi. Sembilan parpol yang ada sekarang itu cukup. Kalau ada tambahan, itu memperkuat,” kata Hasto.
Yang jelas, kata dia, bergabungnya parpol lain ke Koalisi Joko Widodo akan menjamin kuatnya pemerintahan.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada sembilan parpol yang sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. Bahkan Koalisi Joko Widodo pun sudah membentuk Tim Kampanye Nasional.
PKS Tetap Ingin Ganti Jokowi
Sementara itu, hasil rapat Majelis Syuro DPP PKS yang digelar di Kantor DPP PKS Jalan T Simatupang Jakarta Selatan, menghasilkan tiga keputusan. Salah satunya, menurut Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman adalah, ketetapan soal keinginan PKS ganti presiden.
Tiga poin keputusan itu antara lain, pertama, PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan nasional secara demokratis dan konstitusional pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Poin kedua, PKS akan terus mengawal hasil rekomendasi Ijmak Ulama yang telah mengusulkan dan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk tahun 2019-2024. Usulan itu adalah calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden antara Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri atau ulama Abdul Somad.
Ketiga, musyawarah majelis memberikan mandat kepada dewan pimpinan tingkat pusat atau DPTP yang merupakan badan pekerja Majelis Syuro untuk membangun komunikasi politik dalam rangka pembentukan koalisi Pilpres 2019 bersama para mitra koalisi.
Sohibul Iman pun membantah isu adanya komunikasi antara orang-orang di Pemerintahan Jokowi JK dengan PKS. Menurut dia, kerjasama antara PKS dan Gerindra sudah berjalan secara de facto.
Hanya saja harus direalisasikan secara de jure dengan mempertimbangkan hasil rapat Majelis Syuro PKS yang sudah mengusulkan sejumlah nama untuk mendampingi Prabowo di 2019.
BACA JUGA:
PKS Buka Peluang Gabung Jokowi?
Tak Benar PAN ‘Menutup Pintu’ untuk Jokowi
Usul Gabung Koalisi Joko Widodo
Di lain pihak, PAN segara merencanakan rakernas untuk menentukan arah koalisi mereka. Dan ditekankan, seluruh kader harus mematuhi hasil keputusan rakernas yang rencananya dilaksanakan sebelum tanggal 10 Agustus 2018 tersebut.
“Pada saat rakernas nanti, akan dibuat keputusan. Tidak ada yang boleh di luar jalur. Semua harus tegak,” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno usai mengikuti pertemuan pengurus PAN di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (7/8) malam.
Disampaikannya juga, saat ini ada banyak aspirasi daerah terkait siapa yang harus didukung di Pilpres 2019. Bahkan ada kader di daerah yang minta PAN bergabung ke Koalisi Joko Widodo, seperti dari Kepri dan wilayah lainnya.
“Ada beberapa penyampaian aspirasi, itu demokrasi. Semua tentu punya pertimbangan. Tapi sekali lagi keputusan akan ada pada rakernas,” ujar dia. (TM-RAJA)
