You are here
Banjir Medan, Proyek Infrastruktur Harus Dievaluasi Kota Medan 

Banjir Medan, Proyek Infrastruktur Harus Dievaluasi

topmetro.news – Sekretaris Komisi D DPRD Medan H Salman Alfarisi Lc MA menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap anggaran infrastruktur yang sudah dilakukan Pemko Medan. Hal ini disampaikannya menanggapi masalah banjir di Medan yang tak kunjung teratasi.

“Persoalan banjir di Medan ini muncul saat tingginya curah hujan. Dan saya menilai perlu adanya evaluasi terhadap proyek infrastruktur di Kota Medan karena belum bisa menjawab persoalan banjir ini,” ungkap Salman saat dihubungi wartawan, Minggu (16/9/2018).

Politisi PKS Kota Medan ini juga melihat, produk hukum yang ada misalnya perda tentang zonasi wilayah, IMB, Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga perda pengeloaan persampahan belum mampu menjawab persoalan banjir di Medan.

“Saya melihat baik itu proyek infrastruktur dan produk hukum yang diciptakan belum mampu menjawab persoalan ini,” jelasnya.

Pria lulusan Universitas Islam Madinah ini mengatakan, dalam penerapan produk hukum ini diperlukan ketegasan Pemko Medan. “Karena banyak pembangunan di Medan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Sehingga menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.

Atasi Banjir di Medan dengan Sinkronisasi

Dalam persoalan banjir, menurut Salman, sebagai kota dengan banyak sungai, maka persoalan banjir memerlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga. “Dalam persoalan banjir di Medan, dimana banyak sungai, memerlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” katanya.

“Dalam persoalan banjir di Medan, kita juga tidak melihat adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Sehingga pemanfaatan dan memaksimalkan fungsi sungai kurang dilakukan dengan baik,” terangnya.

Permasalahan banjir di sebuah kota juga karena buruknya edukasi tentang sampah terhadap masyarakat. Dan dalam permasalahan ini, Salman melihat Pemko Medan belum maksimal. Soal persampahan ini, DPRD sebagai lembaga legislatif sudah menyiapkan aturannya berupa perda pengelolaan persampahan.

“Namun kita melihat penerapannya masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya warga yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah,” jelasnya.

Untuk menjawab permasalahan banjir ini, Salman menyarankan Pemko Medan secara bertahap terus melakukan pengelolaan kawasan pinggiran sungai dengan lebih baik lagi. “Penataan kawasan sungai mutlak dilakukan. Mungkin bisa dilakukan dengan membuat kawasan wisata di pinggir sungai serta menata kembali kawasan pemukiman di pinggir sungai,” jelasnya. (TM-RAJA)

72 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment