Pemkab Samosir Gelar Pertemuan Audit Kasus Stunting Tahap II

Dinas P3AP2KB Samosir menggelar pertemuan audit kasus stunting. Kegiatan dibuka Ketua TPPS diwakili SAB Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Rudi SM Siahaan, di Aula kantor Bupati Samosir, Jumat (8/12/2023).

topmetro.news – Dinas P3AP2KB Samosir menggelar pertemuan audit kasus stunting. Kegiatan dibuka Ketua TPPS diwakili SAB Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Rudi SM Siahaan, di Aula kantor Bupati Samosir, Jumat (8/12/2023).

Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, di dalamnya terdapat salah satu program prioritas, yaitu penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Sejalan dengan amanat tersebut, Bupati telah menetapkan tim audit kasus stunting di Kabupaten Samosir. Tugasnya melakukan kunjungan lapangan, melakukan konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif. Serta melakukan kajian kasus dalam kertas kerja dan melaksanakan evaluasi rencana tindak lanjut.

Audit Kasus Stunting Tahap II berlaku pada 44 desa yang memiliki angka stunting paling tingg. Kelompok sasaran adalah baduta/balita, ibu hamil, ibu nifas, dan calon pengantin.

Dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Samosir, Rudi SM Siahaan menegaskan, agar seluruh tim audit kasus stunting bersinergi, berupaya semaksimal mungkin memperoleh data yang akurat. Sehingga rencana tindak lanjut dapat terlaksana kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan data hasil pengukuran panjang badan/tinggi Bulan Agustus 2023, jumlah balita stunting di Kabupaten Samosir sebanyak 832 orang (9,07 persen).

“Selain data akurat, perlu koordinasi dan kolaborasi mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kita hadir di sini menyatukan persepsi. Sehingga ketika ada rekomendasi penanganan, maka akan ada reaksi dari masing-masing OPD,” ucap Rudi.

Pertemuan Audit Kasus Stunting Tahap II menghadirkan narasumber ahli gizi dari Politeknik Kesehatan Medan Kemenkes RI, Haripin Togap Sinaga. Peserta kegiatan adalah, Tim TPPS Samosir, pimpinan OPD, para camat, kepala puskesmas, dokter puskesmas, kepala desa, dan kader posyandu.

sumber | RELIS

Related posts

Leave a Comment