topmetro.news– Penunjukan Andi Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut dipertanyakan sejumlah pejabat ASN (Aparat Sipil Negara) di Lingkungan Pemprov Sumut. Sebab pengangkatan Andi Faisal itu, dinilai tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU itu mengamanatkan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana, yaitu: peraturan pemerintah tentang pelarangan rangkap jabatan oleh Jaksa. Karena ketika dilantik oleh Gubernur…
Read MoreAndi Faisal Jadi Kepala Biro Hukum, Ada Apa Dengan Pemprov Sumut?
