ombudsman Archives - Laman 3 dari 3

Libatkan Difabel, Ombudsman Lakukan Kajian Pelayanan Publik untuk Disabilitas

16 September 202216 September 2022 tria sitinjak

topmetro.news – Dengan melibatkan para difabel, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) membuat inisiatif untuk melakukan kajian pelayanan publik bagi kaum disabilitas di Kota Medan. Kajian pelayanan publik untuk kaum disabilitas ini akan diawali dengan observasi lapangan secara outdoor dan indoor ke sejumlah kantor yang menangani pelayanan publik serta ke sejumlah ruas jalan utama di Kota Medan untuk melihat fasilitas…

Kisruh UKT dan KIP Mahasiswa Baru, Ombudsman Panggil Rektor Unimed

13 September 202213 September 2022 tria sitinjak

topmetro.news – Terkait kisruh masalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru dan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Negeri Medan (Unimed), Ombudsman RI Perwakilan Sumut memanggil Rektor Unimed untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam surat bernomor: B/0630/LM.21-02/2022/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, Ombudsman meminta Rektor Unimed hadir di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang No.3 Medan Petisah,…

Ombudsman Perwakilan Sumut Kunjungi Disdukcapil Asahan

1 September 20221 September 2022 tria sitinjak

topmetro.news – Tim Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Utara diantaranya Tety Silaen dan Ricky Hutahaean kunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Asahan. Kedatangan tim disambut Kadisdukcapil Asahan Rahmanto S.Sos M.Si dan Sekretaris Amiruddin Marpaung SH, Rabu (31/8/2022). “Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan. Termasuk BUMN, BUMD, BHMN, badan…

PPUU DPD RI Gandeng Ombudsman Bahas Materi Perubahan UU Tentang Pelayanan Publik

28 Mei 202128 Mei 2021 tria sitinjak

topmetro.news – Panitia Perancang Undang-undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) menyelenggarakan rapat kerja dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai substansi materi Perubahan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu berpandangan dalam pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan publik diperlukan sebuah lembaga yang dapat secara final dan mengikat untuk memutuskan setiap…