topmetro.news, Jakarta – Narasi yang disebarkan kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin oleh Zulmansyah Sekedang dan Wina Armada perlahan runtuh satu demi satu. Fakta hukum, administratif, dan etik justru menguatkan posisi Hendry Ch Bangun sebagai ketua umum sah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Bandung 2023. Tidak hanya sah secara konstitusi, posisi Hendry Ch Bangun juga diperkuat negara melalui…
Read More
Oleh: Tundra Meliala PENDAPATAN wartawan kini ibarat tinta yang menipis di ujung pena. Seiring ditinggalkannya media cetak oleh pembaca dan tumbangnya banyak perusahaan pers, para jurnalis—baik yang senior maupun muda—menghadapi kenyataan pahit: hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Transisi ke era digital yang semula diharapkan membawa angin segar, ternyata belum mampu mengangkat kesejahteraan wartawan secara signifikan. Gaji rendah, status kerja tidak…
Read More
topmetro.news, Jakarta – PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan perdata yang diajukan Sayid Iskandarsyah terkait pemberhentiannya sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menurut Ketua Bidang Nonlitigasi LKBPH PWI Pusat Hendra J Kede, putusan sela ini memperkuat posisi Hendry Ch Bangun sah sebagai Ketua Umum PWI Pusat dan Noeh Hatumena sebagai Plt Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI. Putusan tersebut…
Read More
topmetro.news – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, menanggapi tegas pernyataan Wina Armada yang kembali menggiring opini keliru soal kepengurusan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu. Hendry menyebut, pernyataan Wina bukan hanya ngawur. Tapi juga menunjukkan ketidaktahuan mendasar terhadap aturan organisasi. “Jelas di PD PRT, keputusan Dewan Kehormatan tidak mengikat. Bila tidak dijalankan, maka digelar Rapat Pleno Plus, seperti…
Read More
topmetro.news – Pengurus dan anggota PWI di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, menyatakan tindakan Vanny Laupatty telah melecehkan Organisasi PWI. Sebab, Vanny Laupatty bukan lagi anggota PWI Sulut dibuktikan dengan KTA PWI milik sudah 10 tahun lebih tidak diperpanjang dan sesuai PD/PRT gugur dengan sendirinya. “Ini ada hal yang aneh. Sudah bukan anggota PWI Sulut menerima SK Plt Ketua PWI Sulut.…
Read More
topmetro.news – Plt Ketua PWI Sumatera Utara Austin Tumengkol, memberi tanggapan atas sanksi yang dikenakan kepadanya, Ahmad Rivai Parinduri, dan Muhammad Syahrir oleh PWI Pusat, Kamis (27/2/2025). Dalam Surat Keputusan No 307-PLP/PP-PWI/2025 yang ditandatangani Hendry Ch Bangun (HCB) mengatasnamakan PWI Pusat, disebutkan Austin Tumengkol, Ahmad Rivai Parinduri, dan M Syahrir dikenakan sanksi pemberhentian penuh terhitung 17 Februari 2025. Menurut Austin,…
Read More
topmetro.news – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa penunjukan Wawan Suwandi sebagai Plt Ketua PWI Kalimantan Barat adalah tindakan ilegal dan cacat hukum. Menurutnya, keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam organisasi. “Zulmansyah Sekedang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI. Akta yang digunakannya untuk mengklaim kepemimpinan PWI sedang diselidiki oleh Bareskrim karena berisi keterangan palsu.…
Read More
topmetro.news – Gugatan Ketua Dewan Kehormatan PWI DKI Jakarta terpilih, Dr Yusuf MS SH MH alias Theo, yang menggugat pembekuan PWI Jakarta kandas. Ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Theo dan mengabulkan eksepsi yang disusun Tim Penasihat Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Perkara Nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Berdasarkan penelusuran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor…
Read More
topmetro.news – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H Farianda Putra Sunik SE mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry CH Bangun, untuk memberikan sanksi kepada dua pengurus PWI Sumut yang telah ditunjuk oleh seseorang sebagai Plt Ketua dan Plt Sekretaris PWI Sumut. “Setelah kita menggelar rapat pengurus harian, Sabtu siang (15/2/2025), di…
Read More
topmetro.news – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menilai, bahwa KLB PWI versi Zulmansyah adalah ilegal. Hal itu, menurutnya, karena peserta tidak memenuhi korum. Ia melihat, bahwa hanya segelintir PWI dari provinsi yang mengikuti KLB tersebut. Sehingga KLB tersebut ilegal. Hendry menilai, KLB versi Zulhamsyah tidak sesuai PRT PWI yang menyatakan KLB harus dengan usulan minimal 2/3 PWI provinsi.…
Read More