Dewan Pers Desak DPR Agar Proses Legislasi RUU KUHP Dilakukan Secara Terbuka dan Libatkan Semua Pemangku Kepentingan

Dewan Pers Prof Azyumardi Azra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers.

topmetro.news – Dewan Pers Prof Azyumardi Azra menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers. “Pers tidak bisa lagi memegang peran sebagai kekuatan ‘check and balance’, kekuatan yang bisa memberitakan yang perlu diperhatikan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah,” ujar…

Read More

DPR RI Tunda Empat RUU yang Diminta Presiden

empat RUU ditunda pengesahannya

topmetro.news – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU ditunda pengesahannya. Untuk itu DPR melalui Forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, sepakat menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan. Ini memberikan waktu, baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut…

Read More

KPK Khawatir RUU KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi

ruu kuhp

topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan disahkan pada Agustus 2018 mendatang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat masih ada sejumlah pasal mengenai tindak pidana korupsi yang tercantum dalam revisi KUHP tersebut. “KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Karena masih terdapat sejumlah pasal tindak pidana…

Read More