topmetro.news – Juru bicara FPKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan meminta penyelenggara dan Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Pemko Medan agar menjaga profesionalitas dan netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 9 Desember 2020 mendatang.
Hal itu disampaikannya saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021, Selasa (3/11).
“Akhir tahun 2020, sebagian besar wilayah Indonesia akan melaksanakan Pilkada Serentak, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pertama kali pada masa pandemic covid 2019, dan kita berharap semoga pelaksanaan pilkada serentak ini aman, tertib dan terkendali,” imbuhnya.
Dia mengaku, profesionalisme dan netralitas penyelenggara merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan pilkada tersebut. Termasuk untuk menunjukkan tingkat legitimasi pemenang pilkada nantinya.
“Netralitas seluruh pihak penyelenggara yang terlibat dalam pilkada sangat diharapkan.
Bukan hanya pasangan calon dan tim kampanye saja, namun seluruh masyarakat Kota Medan. Sehingga pesta demokrasi bisa dirasakan masyarakat sebagai sebuah euforia kegembiraan, dalam suksesi pemimpin mereka di masa yang akan datang,” tambahnya.
FPKS DPRD Medan, katanya, juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas sebagai wasit dalam kontestasi pilkada berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.
“Petugas Panwascam di Kota Medan selalu memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada tim pemenangan dan tim kampanye pasangan calon, tentang pembersihan alat peraga kampanye.
Namun, pelaksanaan penurunan spanduk dan baliho serta alat peraga kampanye lainnya terkesan tebang pilih,” urainya.
FPKS DPRD Medan,meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas berlaku adil dalam menjalankan tugasnya
Dia menyebutkan, indikasi ketidaknetralan oknum petugas Panwascam terlihat di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan. Hal itu terlihat dari pembersihan seluruh alat peraga kampanye dari salah satu pasangan calon, dan calon lainnya tetap dibiarkan.
“Jelas terlihat di Lapangan Merdeka Medan, hampir dikelilingi spanduk salah satu pasangan calon.
Begitu juga disimpang Sicanang, Medan Belawan dan di Jalan Platina 5, terdapat 2 spanduk salah satu pasangan calon yang tidak diturunkan oleh panwascam,” urainya.
FPKS DPRD Medan sangat berharap dengan netralitas para penyelenggara dalam pilkada ini, sehingga melahirkan pemimpin yang legitimate dambaaan rakyat Medan. “Pilihan boleh beda tapi kita tetap saudara.
Kami berharap kepada Pemko Medan melakukan langkah preventif terhadap segala potensi yang dapat menyebabkan situasi dan kondisi di kota Medan menjadi tidak aman,” paparnya.
Dia juga menambahkan, berdasarkan PKPU No. 11 tahun 2020 dan PKPU No. 13 tahun 2020 telah diatur mengenai jumlah dan ukuran bahan kampanye, dan juga diatur dalam SK KPU No.746/pp.08.2-sd/07/kpu/ix/2020 tentang pemasangan jumlah bilboard, spanduk, umbul-umbul dan baleho dari setiap pasangan calon serta lokasi-lokasi pemasangan yang telah ditentukan.
“Namun kami menemukan, banyak baliho dan spanduk dari salah satu pasangan calon yang ditertibkan dan diturunkan Bawaslu ataupun Panwascam, sedangkan spanduk dan baliho pasangan calon lain tidak diturunkan. Bahkan terkesan dibiarkan dan dilindung secara khusus dari pencabutan dan pembersihan alat peraga kampanye,” tukasnya.
Baca Juga : FPKS DPRD Medan Konsen Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honor
Reporter : THAMRIN SAMOSIR
