#

DPRD Medan Soroti Tunggakan Retribusi Parkir Tepi Jalan 

DPRD Medan Soroti Tunggakan Retribusi Parkir Tepi Jalan
Topmetro.news – Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan disoroti anggota Komisi IV DPRD Kota Medan. Dinas tersebut dituding minim memperoleh PAD dari retribusi parkir karena adanya “kongkalikong” pengelolaan parkir. Mengingat tingginya potensi Peningkatan Asli Daerah (PAD) namun selalu laporan tunggakan, diperkirakan ratusan juta rupiah terjadi kebocoran.
Hal itu menjadi pembahasan saat anggota komisi IV DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (1/2). Dalam kunjungan itu, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul MA Simanjuntak dan diterima Kadis Perhubungan Iswar, didampingi Suriono.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, D Edy Eka Suranta Meliala menerangkan, minimnya perolehan retribusi parkir karena Kepala Dinas lemah mengawasi realisasi perolehan target PAD. Dia juga mempertanyakan dasar Dishub menetapkan jumlah target retribusi parkir di suatu titik objek parkir.
“Lalu jika tidak tercapai target apa tindakan. Sudah bertahun tahun Dishub Medan melaporkan tidak pernah mencapai target PAD dari retribusi parkir lalu menyebut sebagai tunggakan. Hingga saat ini kok dibiarkan dan ada unsur kesengajaan,” sebut Dico kesal.

Tunggakan Retribusi Parkir

Sedangkan anggota Komisi IV, Dedy Aksyari Nasution, mempertanyakan besarnya tunggakan retribusi parkir dari beberapa tahun sebelumnya.
Lalu Dedy, mempertanyakan langkah yang telah dilakukan Dishub terkait tunggakan itu. Dishub dituding tidak pernah transparan terkait realisasi dan hanya laporan lisan. “Terus apa solusi ke depannya. Dalam penentuan target pun Dishub tidak memiliki dasar kuat,” tanya Dedy.
Begitu juga dengan Edwin Sugesti Nasution, mempertanyakan sistem pengelolaan parkir tepi jalan yang diterapkan Dishub. Selama ini, potensi parkir tidak dikelola maksimal karena sistem pengelolan tidak berbadan hukum.
“Ada kesan Dishub sengaja memberikan kelonggaran kepada penunggak retribusi sehinga tidak serius untuk melunasi. Siapa yang menunggak dan siapa yang bertanggungjawab tidak jelas,” papar Edwin.
Tudingan miring juga dicetuskan anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, terjadinya tunggakan retribusi dikarenakan kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan tindakan.
“Hal itu bisa kita maklumi, karena penetapan target PAD berdasarkan selera dan suka suka. Bahkan untuk pengangkatan oknum pengelola juru parkir tergantung kedekatan.Terbukti, kekurangan retribusi atau tunggakan parkir terus dibiarkan,” sebut Antonius.
Diakhir pertemuan, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan kebijakan Kepala Dishub untuk menyelesaikan tunggakan parkir. Paul menyayangkan Kepala Dishub tidak memiliki inovasi dalam upaya peningkatan PAD. Bahkan Paul menilai Kadishub Iswar tidak mampu kerja bagus.
Sepatutnya, kata Paul, Kepala Dinas Perhubungan harus tegas memberikan tindakan bila pengelola parkir menunggak. “Kita ingin perwajahan perparkiran di kota Medan lebih baik. Kinerja Dishub dituntut lebih profesional dan meningkatkan pelayanan disegala bidang,” tegas Paul seraya menyebut jika perlu melakukan revisi Perda.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar mengatakan, sepakat untuk dilakukan revisi perda demi mendukung kinerja lebih profesional. Terkait tunggakan retibusi parkir, pihaknya bersedia untuk memperbaiki lebih baik.
Reporter : Thamrin Samosir

Related posts

Leave a Comment