topmetro.news – Pemerintah Kabupaten Asahan bersama unsur Forkopimda mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan covid-19 secara virtual di Aula Melati, Senin (3/5/2021).
Tampak hadir dalam kegiatan itu, John Hardi Nasution MSi, Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, Wakapolres, Kompol Sri Juliani Siregar, Kejaksaan, Dandim 0208/As dan Asisten.
Mendagri, Tito Karnavian menegaskan penanganan covid-19 tidak boleh sampai kendor dan harus bisa belajar dari kasus India. Awalnya terjadi karena adanya kegiatan keagamaan yang protokol kesehatannya tidak ketat sehingga terjadi ledakan covid-19.
“Presiden meminta khusus kepada kami untuk berbicara terkait hal ini. Presiden menyampaikan agar kita lebih waspada. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai memicu terjadinya kerumunan. Oleh karena itu pada kesempatan ini beberapa Menteri dan Kepala BNPB sepakat untuk memberi gambaran terkait penanganan covid-19 dan kebijakan larangan mudik,” kata Tito.
Ketua satuan tugas penanganan covid-19 dan Kepala BNPB, Doni Monardo menjelaskan tren kematian akibat covid-19 dalam sebulan ini juga mulai naik di beberapa daerah. Meskipun angka kesembuhan secara nasional relatif meningkat. Nmun untuk kasus positif covid-19 masih lebih tinggi dari pada kasus sembuh. Ini disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling utama karena protokol kesehatan masyarakat yang mulai menurun.
Peningkatan Kasus Covid-19
“Di beberapa daerah terjadi peningkatan kasus aktif covid-19. Setelah di analisis, sebagian besar peningkatan kasus covid-19 yang mengalami kenaikan cukup signifikan berada di wilayah Sumatera. Hal ini harus menjadi atensi bagi kita semua,” kata Doni.
TNI dan Polri harus selalu waspada di beberapa titik yang sering memicu peningkatan kasus covid-19 seperti bandara, pelabuhan, tempat ibadah, cafe dan restoran yang sering dijadikan sarana buka bersama, pusat-pusat perbelanjaan yang mulai ramai menjelang lebaran dan beberapa ruas jalan yang sering dilalui pemudik. Untuk itu pemerintah harus terus menghimbau kepada para pemudik agar menahan diri dan lebih tegas terhadap peraturan larangan mudik.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyampaikan agar pengurus tempat ibadah wajib menunjuk petugas khusus yang selalu mengingatkan para jamaah untuk melaksanakan protokol kesehatan saat beribadah. Pemda setempat juga harus tegas untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan kerumunan.
“Kami juga sudah membuat hal-hal yang berkaitan dengan peraturan menjelang Idul Fitri. Seperti pelaksanaan Sholat Ied kapasitasnya hanya boleh diisi maksimum 50% orang di dalamnya dari kapasitas normal Masjid. Arak arakan menjelang Idul Fitri seperti takbiran keliling juga harus ditiadakan. Pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan di masjid atau mushola tanpa perlu berdesak-desakan dan sebaiknya diadakannya alternatif. Agar para pembayar zakat tidak perlu datang langsung,” kata Menag
Tito mengingatkan kembali bahwa pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama. Diharapkan Pemda mampu menangani kasus covid-19 di daerahnya masing-masing. Forkopimda harus saling bersinergi dan mampu memberi arahan tegas terkait disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat di daerahnya.
“Diminta kepada setiap Kepala Daerah agar ikut melaksanakan setiap arahan-arahan di atas untuk penanganan covid-19 menjelang lebaran. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dan melibatkan setiap unsur Forkopimda di daerah masing-masing dalam pelaksanaannya,” tutupnya.
penulis : En
