Saksi Perkara Pungli Mantan Ka Puskesmas Secanggang Sempat ‘Kelepasan’, Kutipan Dana BOK untuk Dinkes Langkat?

pungli mantan kepala puskesmas
Advertisement

topmetro.news – Salah seorang tenaga kesehatan (nakes)/bidan desa, Nurhayati, yang hadi sebagai saksi dalam perkara pungutan liar (pungli) dengan terdakwa mantan Kepala Puskesmas Secanggang dr Hj Evi Diana (45), Senin (10/5/2021), di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan sempat ‘kelepasan’ ngomong.

Tim JPU dari Kejari Langkat menghadirkan Nurhayati untuk memberi kesaksiannya.

Semula saksi membenarkan ada dapat perintah dari terdakwa untuk melakukan pemotongan 40 persen dari Rp100 ribu. Kutipan berlaku untuk setiap kegiatan para nakes/bidan (mantri) desa pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Saat dapat cecaran dari Ketua Tim JPU Randi Pardede, apakah ada dapat pertanyaan untuk siapa kutipan tersebut, saksi sempat menerangkan, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

“Iya makanya. Saudara tidak perlu takut memberikan keterangan. Dari siapa Saudara tahu kalau kutipan 40 persen itu untuk Dinkes?” timpal Randi Pardede didampingi Aron Siahaan.

Mendapat cecaran pertanyaan tersebut saksi Nurhayati pun tidak bisa menjawabnya dengan tegas. Menurutnya, hanya sebatas rumor berkembang di puskesmas tersebut.

Di tahun 2018 ada dua kali pencairan dana BOK Puskesmas. Alias per semester lewat transfer. Saksi atas perintah terdakwa berparas jelita itu melakukan pengutipan tahap kedua.

Dananya diberikan dulu, baru kemudian saksi mengutip 40 persen dari total yang diterima para nakes. Ketika itu dana terkumpul sebesar Rp41 juta lebih. Kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa di rumah dinas. Atas kutipan tersebut, saksi mengaku keberatan.

Keberatan Pemotongan

Saksi nakes lainnya, Niasti Septaria, menyampaikan hal senada. Di tahun 2017 juga per semester ada berlangsung pemungutan 40 persen. Pembayaran dana BOK secara cash dan langsung terjadi pemotongan oleh Bendahara Puskesmas Secanggang, ketika itu Siti Syarifah.

“Pernah ditanyakan. Kata bendahara untuk Ibu Kapus (terdakwa). Sebetulnya keberatan lah Pak. Tapi macam mana lah. Yang lain juga kena potong,” kata saksi.

Di tahun 2018, saksi mengaku dapat perintah untuk melakukan pemotongan di semester I. “Ini kak nama-namanya (daftar para nakes puskesmas),” katanya menirukan ucapan terdakwa.

Hasil kutipan tersebut kemudian ia serahkan kepada terdakwa, juga di rumah dinas. Sedangkan di tahun 2019 pengutipan berlangsung oleh Bendahara Puskesmas Secanggang M Ridwan.

Keempat nakes yang hadir oleh tim penuntut umum mengaku ada menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas kutipan itu. Bedanya, saksi Erlina Surbakti mengaku tidak keberatan alias ikhlas.

Sedangkan saksi lainnya dr Fadel Sitepu selaku Ketua Komite Puskesmas menerangkan, tidak mengetahui secara rinci mengenai kutipan 40 persen dana BOK. Hanya sebatas rumor. Hakim Ketua Jarihat Simarmata pun melanjutkan persidangan pekan depan.

“Iya. Tadi sebenarnya kami ingin menggali fakta yang berkembang di persidangan. Tapi saksi tadi tidak mampu menerangkan dari siapa informasi kalau kutipan itu untuk Dinkes Kabupaten Langkat,” kata anggota tim JPU Aron Siahaan, menjawab pertanyaan usai persidangan.

Uang Ratusan Juta

Sementara mengutip dakwaan, pungli uang transportasi tahun 2017 hingga 2019 total Rp229.510.000. Kutipan di tahun 2017 sebesar Rp77.080.000. Kemudian tahun 2018 (Rp34.160.000+Rp41.160.000). Serta tahun 2019 (Rp77.110.000).

Terdakwa dr Hj Evi Diana kena jerat dengan dakwaan primair, pidana Pasal 12 Huruf f UU No. 31 Tahun 1999, perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Subsidair, Pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

reporter | Robert Siregar

Advertisement
Advertisement

Related posts

Leave a Comment