AMK Minta Bupati Humbahas tidak Sombong dan Keras Kepala

pertikaian DPRD dan sikap Bupati Humbahas

topmetro.news – Sejumlah pengunjuk rasa dari AMK (Aliansi Masyarakat Kampus) Kabupaten Humbahas menggelar aksi damai di Kantor DPRD Humbahas, Sumatera Utara, Jumat (4/6/2021). Mereka menyoroti pertikaian DPRD dan sikap Bupati Humbahas, termasuk aksi 15 anggota dewan yang melakukan penyegelan sejumlah ruangan kantor Sekwan.

Dalam aksi itu, mereka menyebut bahwa apa yang terjadi itu adalah pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya terjadi.

Koordinator AMK Richard Siburian mengatakan, di tengah situasi Pandemi Covid-19 dan resesi di tengah masyarakat Humbahas, sebagai wakil rakyat, bukan mencari jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tapi menghianati dan mengabaikan fungsi legislatif dan eksekutif seutuhnya.

Menurut AMK, bahwa anggota legislatif telah kehilangan moral di tengah kisruh DPRD dengan penyegelan gedung rakyat. “Sehingga, DPRD Humbahas sangat tidak pantas menjadi contoh di tengah-tengah bangsa dan negara,” ucap Richard membaca surat selembaran sikap aksi.

Di sisi lain, aliansi juga menilai bahwa kegaduhan DPRD juga sangat merugikan perjalanan anggaran yang sangat penting untuk menjawab persoalan rakyat. Sehingga, hal ini telah merugikan rakyat Humbahas akibat ulah orang-orang yang tidak pantas.

Bupati Humbahas jangan Sombong

Untuk itu, AMK telah merangkum lima sikapnya sebagai berikut:

  1. Meminta Ketua DPRD sadar diri untuk mundur karena telah mempermalukan wajah legislatif Humbahas.
  2. Meminta kepada seluruh anggota DPRD Humbahas untuk sadar diri mundur dari perwakilan rakyat. Karena tidak bermoral serta tidak mampu menjadi wadah aspirasi rakyatnya sendiri.
  3. Meminta kepada Bupati Dosmar Banjarnahor selaku pimpinan daerah untuk tidak sombong dan keras kepala dalam menjalankan amanah rakyat. Karena, menurut pemahaman kami hal ini menjadi salah satu sumber penting kegaduhan di DPRD Humbahas juga demi kepentingan rakyat.
  4. Meminta agar partai politik yang ada di Humbahas untuk segera mengganti DPRD saat ini dengan kader yang berintegritas, jujur, dan mampu menampung aspirasi rakyat.
  5. Apabila DPRD dan partai politik tidak melakukan ini. Maka, kami bersama Rakyat Humbahas akan mengambil alih, menduduki dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan tembusan, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan seluruh partai politik, Bupati/Wakil Bupati Humbahas.

“Demikian surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan,” tandas Richard.

Dari amatan wartawan, sebanyak 10-an pengunjuk rasa dari AMK menggelar aksi damainya. Namun, aksi itu tidak ada mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian.

Dalam aksi itu, mereka menempelkan beberapa spanduk di Kantor DPRD. Antara lain, bertuliskan, ‘Suarakan dan Lawan. Wakil Rakyat Darurat Kemanusiaan dan Arogansi Kaum terdidik. Harap Waras’.

Ada lagi bertuliskan, ‘Semua Anggota DPRD Humbahas Mundur Saja Kalau Jadi Aktor FTV’. ‘DPRD Humbahas Jangan Konyol Main Segel-Segelan!!’.

Dan, dari 25 anggota dewan tidak ada satu pun yang kelihatan. Selain, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan.

reporter | AfG

Related posts

Leave a Comment