Penyelidikan Dugaan Audit Palsu Dihentikan, PMPHI-SU Tanyakan Sikap Kapolda Sumut

alasan penghentian penyelidikan atas laporan audit palsu

topmetro.news – Pusat Monitoringnya Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara (PMPHI-SU) menanyakan, apa alasan penghentian penyelidikan atas laporan audit palsu diduga dilakukan Hernold F Makawimbang. Sekaligus juga menanyakan, bagaimana sikap Kapolda Sumut atas persoalan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan Ketua PMPHI-SU Drs Gandi Parapat kepada media, Kamis (15/7/2021), karena dia mengaku, ada menemukan beberapa kejanggalan.

“Yang kita tahu, bahwa memang ada surat pernyataan dari IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang menyatakan, bahwa si terlapor atau Hernold F Makawimbang tidak terdaftar sebagai audit. Kemudian dalam fakta persidangan gugatan PK kemarin terkait dugaan korupsi IPA Martubung, ada memberi keterangan dari anggota Tim Pemberantas Auditor Palsu IAPI, bahwa mereka tidak mengenal Hernold F Makawimbang sebagai akuntann publik,” urainya.

“Kemudian kita tahu juga, bahwa salah satu novum atau bukti baru dalam PK tersebut adalah dugaan praktik audit palsu oleh Hernold F Makawimbang. dan sebagaimana kita tahu, bahwa MK kemudian mengabulkan upaya PK tersebut, di mana salah satu amar putusannya adalah menyatakan bahwa tuntutan Kejari Belawan dalam perkara dugaan korupsi IPA Martubung tersebut tidak dapat diterima. Padahal hasil audit oleh Hernold F Makawimbang yang digunakan Kejari Belawan dalam penuntutannya,” masih paparnya.

Sehingga menurut Gandi Parapat, menjadi sebuah keheranan, apabila ada penghentian penyelidikan dugaan audit palsu atas nama Hernold F Makawimbang tersebut. “Tentu saja menjadi sebuah kewajaran, apabila masyarakat mempertanyakan ini. Apalagi kita tahu, bahwa perkara tersebut sempat menjadi atensi publik,” sebutnya.

Periksa Jaksa

Bahkan, menurut Gandi, bukan hanya terduga pelaku praktik audit palsu itu yang mesti menjalani pemeriksaan. Siapa saja yang menggunakan hasil audit tersebut, mestinya ikut bertanggung jawab secara hukum. “Menurut saya, jaksa yang menggunakan hasil audit palsu juga harus menjalani proses hukum. Karena mereka telah menggunakan hasil audit palsu, yang sampai merampas kemerdekaan orang lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia kembali menyampaikan pertanyaan, bagaimana sikap Kapolda Sumut mengenai hal ini. “Barangkali saja ada pertimbangan hukum lain. Apalagi menurut pelapor, mereka belum menerima surat terkait penghentian penyelidikan tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat, tetap berharap, bahwa kepolisian di Sumatera Utara tetap menjadi panutan masyarakat dalam hal penegakan hukum,” katanya.

“Apalagi ternyata, Kompolnas juga sudah melayangkan surat kepada Polda Sumut, agar menindaklanjuti laporan tersebut dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kita masih percaya, bahwa kepolisian masih saling menghargai dengan Kompolnas,” tutup Gandi Parapat.

Surat Kapolri

Sementara pelapor dugaan audit palsu, Evelin Simbolon kembali menyatakan keheranannya atas penghentian penyelidikan tersebut. Ia pun menyampaikan keberadaan Surat Kapolri No. R/1800/IX/Huk.12.I/Itwasum tertanggal 4 September 2020, perihal petunjuk dan arahan Wariksus Mabes Polri kepada Polda Sumut.

Inti surat itu menyatakan, “Terhadap perkara tersebut masih perlu dilakukan pendalaman yang mengarah kepada adanya pembuktian pidana.” Surat itu adalah atas Laporan Masyarakat No. LP/1420/XI/2018/Bareskrim Polri tanggal 2 November 2018 yang dilimpahkan ke Polda Sumut, Pokok Pengaduan Pasal 242, 263, 266, dan 363 KUHP.

“Itu data otentiknya. Jika penyidik Poldasu tidak menindaklanjuti LP itu dengan baik…, maka dia telah menghina institusinya sendiri. Pasti dia kena sanksi nanti. Saya yakin, Kapolri pasti marah besar dan akan menindaknya tegas,” tegas pelapor.

Gelar Perkara

Kemudian ada hasil gelar perkara di Polda Sumut dipimpin oleh Kabag Wasidik AKBP Dr Didik tanggal 16 September, dengan rekomendasi gelar perkara:

  1. Agar Penyidik/Penyidik Pembantu, membuka kembali kasus ini dan mendalami serta menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Wariksus Mabes Polri.
  2. Agar Penyidik memfaktakan apakah benar terlapor sebagai akuntan publik atau tidak.
  3. Agar Penyidik/Penyidik Pembantu, faktakan pihak Kajari Belawan menyerahkan perhitungan kerugian keuangan negara kepada akuntan publik Dr Hernold Makawimbang.
  4. Agar Penyidik/Penyidik Pembantu, faktakan apakah akuntan publik yang ditunjuk Kejari Belawan tidak terdaftar sebagai anggota IAPI sampai dengan saat ini.
  5. Agar Penyidik/Penyidik Pembantu buat SP2HP kepada pelapor.
  6. Agar penyidik mempedomani Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  7. Bersadarkan Pasal 23 jo Pasal 24 Perkaba No. 04 Tahun 2014 tanggal 28 Fenruari 20214, tindak lanjut dan kesimpulan dari rekomendasi gelar perkara ini, wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Penyidik, sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dalam gelar perkara dan apabila Penyidik tidak melaksanakan tanpa alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Pengawas Penyidik.
  8. Tidak menggunakan Notulen, gelar perkara ini sebagai administrasi penyidikan, karena hanya dapat digunakan untuk pengawasan penyidikan.
  9. Untuk memberikan kepastian hukum, agar dalam waktu 2 (dua) bulan, Penyidik sudah menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara tersebut dan melaporkan perkembangan perkara kepada Kapolda Sumut u.p. Dirreskrimum pada kesempatan pertama.

reporter | Jeremi Taran

Related posts

Leave a Comment