topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terutama terdampak PPKM segera terealisasi dan tepat sasaran. Edy turut mengajak agar seluruh elemen bersama-sama mengawal program tersebut.
Gubsu Edy menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Kepala Perum Bulog Divre Sumut Arif Mandu, Kepala PT Pos Regional Sumut-Aceh Dino Ariyadi, dan pihak BPKP Sumut di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (21/7/2021).
Pertemuan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait penyaluran bantuan beras kepada Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) melalui Menteri Sosial dan Kepala Bulog. Tujuannya agar penyaluran bantuan beras tersebut sukses dan tepat sasaran. Sekaligus dapat mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat karena dampak dari PPKM di masa Pandemi Covid-19.
Kegiatan ini juga diinisiasi pemerintah pusat dan yang bertanggungjawab atas ketersediaan berasnya yakni Perum Bulog. Sedangkan untuk penyalurannya, di bawah kewenangan PT Pos sebagai transporter. Sedangkan untuk data penerima bantuan beras menggunakan data Kementerian Sosial.
“Di Sumut ada 952.000-an KPM, 10 kg beras,” kata Arif menjawab wartawan usai pertemuan dengan Gubsu.
Ia mengakui, dalam hal ini Bulog bertugas menyiapkan beras bantuan. Sementara penyalurannya dengan bantuan PT Pos Indonesia. “Datanya bersumber dari Kementerian Sosial. Arahan dan masukan Pak Gubernur supaya kita betul berjalan dan dikawal supaya lancar dan aman di lapangan,” katanya.
Target Penyaluran Bantuan
Ada pun Dino Ariadi mengatakan, bahwa sesuai target, penyaluran selesai dalam waktu paling lama 30 hari. Penyalurannya akan berlangsung mulai Kamis (22/7/2021). Dan rencananya akan ‘launching’ oleh Gubsu Edy dengan melepas satu mobil penyalur bantuan.
“Dalam beberapa hari ini kami akan menyusun jadwal (penyaluran). Kami dikasih waktu 30 hari. Tapi kami harapkan sebelum 30 hari bisa selesai,” kata Dino.
PT Pos tidak memiliki kendala berarti meski di saat bersamaan, pihaknya juga tengah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat. Meski begitu, PT Pos akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Sosial, untuk penyaluran ini.
“Sebenarnya secara teknis tidak terlalu bermasalah. Tinggal teknisnya saja nanti kami coba tata ulang. Sehingga tujuan dari bantuan ini untuk tidak menimbulkan gejolak. Makanya kami akan selalu berkoordinasi dengan Kepala Bulog untuk melakukan percepatan. Sehingga bantuan ini nantinya bisa menjadi salah satu solusi mengantisipasi terjadinya gejolak,” pungkasnya.
penulis | Erris JN
