Mantan Kapuskesmas Desa Teluk Sebut ‘Setoran’ Pungli Dana BOK ke Pejabat Dinkes Langkat Inisial Hm

Mantan Kapuskesmas Desa Teluk Sebut 'Setoran' Pungli Dana BOK ke Pejabat Dinkes Langkat Inisial Hm
Advertisement

topmetro.news – Setelah beberapa pekan mengalami penundaan, mantan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapuskesmas) Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dr Hj Evi Diana (45), Senin petang (26/7/2011), akhirnya menjalani periksaan sebagai terdakwa di Cakra 5 Pengadilan Tipikor Medan.

Terdakwa juga mengungkapkan oknum pejabat di Dinas Kesehatan Langkat yang menerima ‘setoran’ atas pungutan liar (pungli) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Desa Teluk di tiga tahun anggaran (TA).

Hakim anggota Felix Da Lopez spontan mececar nama oknum pejabat di Dinas Kesehatan Langkat tersebut. Menurut bendahara Puskesmas yang ia (terdakwa) utus mengantarkan ‘setoran tersebut, oknumnya adalah Kabag Keuangan saat itu, berinisial Hm.

“Tidak perlu kita ajari itu Pak Jaksanya. Sudah tahu mereka itu apa yang harus diperbuatnya,” timpal Felix Da Lopez sembari melirik tim JPU dari Kejari Langkat menyusul munculnya nama Hm di persidangan.

‘Kebiasaan’ Puskesmas

Di pihak lain, imbuh dr Hj Evi Diana, setelah berbincang-bincang dengan bendahara lama, terdakwa pun tidak bisa menolak kebiasaan pungli tersebut. Bendahara Siti Syarifah kembali meneruskan ‘kebiasaan’ pungutan sebesar 40 persen biaya transportasi dari mata anggaran BOK Puskesmas TA 2017.

Bedanya untuk TA 2018 dan 2019, biaya transportasi per triwulan ditransfer ke rekening para bidan desa dan pegawai lainnya. Mereka. kemudian menyetorkan 40 persen kepada bendahara yang baru, Muhammad Ridwan.

“Tidak ada memang rapat soal kutipan 40 persen itu. Dan para pegawai di Puskesmas juga sudah tahu dan tidak ada yang komplain ke saya. Tapi begitu pun kepada bendahara saya pesankan kalau ada yang keberatan dikutip, jangan dipaksakan. Saya juga ikut dipotong (biaya transportasi) Yang Mulia. Kalau untuk Dinkes saya siap Yang Mulia. Ada memang sisa pungutan dipegang bendahara. Sebagian disisihkan untuk biaya taktis saya sebagai Kapuskesmas,” pungkas dokter berparas ayu itu.

Hakim Ketua Jarihat Simarmata pun melanjutkan persidangan dua pekan mendatang dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU. JPU juga diperintahkan, nantinya kembali menghadirkan terdakwa yang status penahanan telah dialihkan tersebut.

Menurutnya ada dua hal substansial yang harus terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum tersebut. Pertama, terdakwa terjebak dengan ‘kebiasaan’ kurang baik di Puskesmas yang baru ia pimpin pada 2017 lalu.

Majelis Hakim dengan ketua Jarihat Simarmata pun spontan mencecar terdakwa karena tidak membantah keterangan pejabat di Dinas Kesehatan Langkat yang pernah hadir di persidangan dua bulan lalu.

“Jadi kenapa nggak Saudara bantah tempo hari?” cecar Jarihat.

Terdakwa dr Hj Evi Diana kemudian mengakui kalau hal itu bertentangan dengan sumpahnya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Tapi ia tidak mampu melawan situasi yang sudah ada sebelumnya.

Alasan kedua, karena kondisinya yang buta hukum dan berada di penjara, sehingga tidak tahu harus mau berbuat apa. Terdakwa baru ada pendampingan penasihat hukum (PH) Tita Rosmawati saat.menjalani sidang perdana.

Rp229 Juta Lebih

Sementara mengutip dakwaan, pungli uang transportasi tahun 2017 hingga 2019 total Rp229.510.000. Kutipan di tahun 2017 sebesar Rp77.080.000, 2018 (Rp34.160.000+Rp41.160.000), dan 2019 (Rp77.110.000).

Terdakwa dr Hj Evi Diana kena jeratan dengan dakwaan primair, pidana Pasal 12 Huruf f UU No. 31 Tahun 1999, perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Subsidair, Pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

reporter | Robert Siregar

Advertisement
Advertisement

Related posts

Leave a Comment